PRIORITAS, 27/10/26 (Batam): Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau memperketat penyidikan dugaan pemberangkat 15 Warga Negara Asing (WNA) secara ilegal ke Malaysia. Pasalnya, tim gabungan TNI sebelumnya menggagalkan aksi penyusupan belasan WNA tersebut dari perairan Batam.
Aparat TNI memproses pelimpahan 15 WNA tersebut kepada pihak Imigrasi pada Rabu (21/10/2026).
Petugas memindahkan seluruh WNA ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjungpinang karena kapasitas ruang detensi Batam terbatas. Pelimpahan tahap pertama mencakup 12 WNA Vietnam dan tahap kedua terdiri atas dua WNA Vietnam serta satu WNA Myanmar.
“Pada tanggal 21 itu penyerahan dilimpahkan ke kami. Dari 15 orang ini, saat ini kami tempatkan di Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang karena ruang detensi Imigrasi Batam tidak mampu menampung,” kata Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri, Guntur Sahat Hamonangan, di Batam, Senin (26/10/2026).
Penyidik Temukan Fakta Seluruh WNA Tidak Mengantongi Paspor Dan Dokumen Resmi
Selanjutnya, penyidik imigrasi berkoordinasi dengan kepolisian guna membongkar keberadaan dokumen perjalanan milik belasan WNA tersebut. Petugas mengonfirmasi tidak ada satu pun WNA yang memegang paspor saat penyerahan berlangsung.
Hasil penelusuran awal menunjukkan para WNA sempat masuk Indonesia secara resmi pada Agustus dan September 2026 untuk berwisata.
Pihak Imigrasi menyelidiki apakah paspor tersebut sengaja dibuang atau dikuasai oleh jaringan penyelundup manusia. Polisi terus melacak keterlibatan pihak luar yang membantu upaya pelarian belasan warga asing tersebut.
“Saat ini kami melakukan pendalaman, kami juga berkoordinasi dengan penyidik polisi, yang mana diduga 15 WNA bisa kami kenakan dua aturan keimigrasian,” kata Guntur Sahat Hamonangan.
“Dari 15 yang dilimpahkan kepada kami, tidak ada satupun yang memiliki dokumen perjalanan (paspor). Makanya saat ini masih dalam tahapan penyidikan, dimana paspor tersebut dan mengapa mereka tidak memiliki paspor,” ujarnya.
“Mereka masuk ke Indonesia juga melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi dengan paspor, namun saat dilimpahkan ke kami, tidak ada paspornya,” kata dia.
Penyidik Siapkan Ancaman Pidana Lima Tahun Penjara Dan Denda Ratusan Juta Rupiah
Sementara itu, penyidik siap menjerat 15 WNA tersebut memakai Pasal 113 dan Pasal 119 UU Keimigrasian. Pasal 113 mengatur sanksi keluar wilayah Indonesia tanpa melalui TPI resmi dengan ancaman satu tahun penjara.
Pasal 119 menjerat keberadaan orang asing tanpa dokumen sah dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Operasi keberhasilan ini menguatkan sinergi Kodaeral IV dan Satgas POA BAIS TNI dalam menjaga keamanan perbatasan negara. Pihak Imigrasi memastikan seluruh proses penyidikan berjalan transparan dan tegas sesuai regulasi keimigrasian Indonesia. (P-Ant*/Gio R)
