PRIORITAS, 9/11/26 (Jakarta): Pengawasan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperketat menyusul adanya dugaan penyalahgunaan.
Dalam hal ini pengawasan secara khusus menyasar Rumah Pangan Kita (RPK) mitra Perum Bulog yang terindikasi melakukan pemesanan beras dalam jumlah tidak wajar.
Upaya tersebut dilakukan menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP. Modusnya, pelaku membongkar kemasan beras bersubsidi, memindahkan isinya ke kemasan lain, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Untuk praktik ini dinilai merugikan negara karena subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru menjadi keuntungan bagi oknum tertentu.
Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, penyelewengan beras SPHP diduga menjadi salah satu penyebab harga beras di sejumlah wilayah masih tinggi, meskipun realisasi penyaluran program tersebut telah mencapai target.
"Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK," kata Hermawan dalam keterangannya, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (9/11/26).
Sebagaimana catatan Bapanas, penyaluran beras SPHP melalui RPK menjadi salah satu kanal terbesar. Pada penugasan pertama periode Maret-September 2026, penyaluran melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42 persen dari total 828 ribu ton.
Kemudian, pada penugasan tambahan yang kembali bergulir sejak Oktober 2026, RPK justru menjadi kanal penjualan terbesar. Hingga 5 November, penyaluran melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78 persen dari total realisasi SPHP sebesar 155,3 ribu ton.
Untuk besarnya porsi penyaluran melalui RPK membuat Bapanas meminta pengawasan diperketat, terutama terhadap mitra yang memiliki pola pemesanan dan perputaran stok tidak wajar. Hermawan mencontohkan adanya RPK yang stok berasnya habis dalam waktu sangat singkat, kemudian kembali melakukan pemesanan dalam jumlah besar.
"Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu," jelasnya.
Bahkan Bapanas telah menyurati Satgas Pangan Polri di seluruh Indonesia untuk menyelidiki RPK mitra Bulog dan memastikan tidak terjadi penyelewengan beras SPHP.
"RPK itu seperti toko. Kalau dalam dua sampai tiga hari stoknya sudah habis lalu memesan lagi, itu patut dicurigai. Bisa jadi penyalurannya tidak benar. Sekarang tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi," katanya.
Dikatakan Hermawan, beras yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat dikhawatirkan justru dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium atau beras komersial.
Adapun salah satu faktor yang diduga mendorong praktik tersebut adalah kualitas beras SPHP yang saat ini dinilai cukup baik. Pasalnya, seluruh pasokan beras Bulog tahun ini berasal dari hasil panen petani dalam negeri, bukan impor.
"Kualitas beras SPHP bagus karena merupakan beras lokal. Beras impor yang tersimpan lama sudah tidak ada lagi," kata Hermawan.
Sementara itu Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman, turut mengecam keras praktik penyalahgunaan beras SPHP. Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengkhianati petani yang hasil panennya diserap pemerintah.
"Ini kejam, ini biadab. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu," kata Amran.
Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku yang menyalahgunakan program pangan pemerintah. Sikap tersebut, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan praktik mafia dan korupsi.
"Sekali lagi, ini harus dihukum berat dan tidak boleh ditoleransi. Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo, mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," tegasnya.(P-*/am)
