NASIONALHukumMahkamah Konstitusi
MK : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kumulatif-Alternatif
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, kata "dan" dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.
Kategori
Mahkamah Konstitusi
8 Artikel
NASIONALHukumMahkamah Konstitusi
Hari ini MK Bacakan 20 Putusan 'Judicial Review'
Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini dijadwalkan mengelar sidang pengucapan putusan terhadap 20 permohonan judicial review undang-undang.
HEADLINE NEWSHUKRIMMahkamah Konstitusi
Dokter UNS gugat syarat ijazah SMA Capres-Cawapres
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Farhan Hilmy mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Disebutnya, norma pasal itu hanya mengakomodasi jalur pendidikan menengah formal konvensional dalam negeri.
TNIHukumMahkamah Konstitusi
MK Kabulkan Uji Materiil UU Peradilan Militer
MK mengabulkan seluruh permohonan para pemohon uji materiil UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
HEADLINE NEWSNASIONALParlemen
Komisi II DPR kaji putusan MK terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran
PRIORITAS, 8/10/26 (Jakarta): Komisi II DPR RI menegaskan akan mempelajari secara komprehensif Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden...
HEADLINE NEWSHUKRIMHukum
Meski terbukti tak memiliki ijazah SMA, MK tolak diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres
PRIORITAS, 7/10/26 (Jakarta): Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Keputusan ini dibacakan dalam sidang...
HEADLINE NEWSHUKRIMMahkamah Konstitusi
Tok! MK: Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wapres hanya diproses hukum bila korban melaporkan langsung
PRIORITAS , 23/8/26 (Jakarta): Keputusannya, pasal penghinaan tidak dihapus, namun Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut hanya dapat diproses secara hukum apabila dilaporkan langsung oleh si Presiden atau Wakil Presiden…
Mahkamah KonstitusiKESRAPendidikan
DPR RI mengapresiasi putusan MK soal anggaran MBG dipisah dari pendidikan
PRIORITAS , 31/7/26 (Jakarta): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisah dari pos anggaran Pendidikan, menegaskan kembali amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.