PRIORITAS, 24/7/26 (Kuala Lumpur): Sebanyak 198 pekerja migran Indonesia (PMI) dipulangkan ke Tanah Air oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur setelah menjalani proses di sejumlah depot tahanan imigrasi di Semenanjung Malaysia. Mayoritas warga negara Indonesia yang dipulangkan merupakan kelompok rentan, mulai dari perempuan, anak-anak, hingga pekerja migran yang mengalami sakit.
Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Octavin Dewi Zulaicha atau Vivin, mengatakan proses repatriasi dilakukan melalui penerbangan komersial pada Kamis (23/7) dengan dua titik kedatangan di Indonesia, yakni Jakarta dan Medan.
"Dari total 198 WNI yang dipulangkan, sebanyak 82 orang diberangkatkan ke Medan, sedangkan 116 lainnya menuju Jakarta," kata Vivin dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Jumat.
Ia menjelaskan para PMI tersebut berasal dari berbagai daerah, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Vivin, sebagian besar WNI yang dipulangkan telah cukup lama berada di depot imigrasi sehingga perlu segera difasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Program pemulangan tersebut juga menjadi bagian dari upaya perlindungan kemanusiaan bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum keimigrasian di Malaysia.
Pelaksanaan repatriasi dilakukan melalui koordinasi antara KBRI Kuala Lumpur dengan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM), Polis Diraja Malaysia (PDRM), serta sejumlah instansi di Indonesia, termasuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), agar proses kepulangan hingga penanganan setelah tiba di Tanah Air dapat berjalan lancar.
Pemulangan kali ini merupakan gelombang kelima yang difasilitasi KBRI Kuala Lumpur sepanjang 2026. Sebelumnya, proses serupa telah dilakukan pada Februari, Maret, April, dan Juni.
Sejak awal tahun hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 696 warga negara Indonesia telah difasilitasi kepulangannya dari depot tahanan imigrasi di Malaysia.
Vivin mengatakan mayoritas kasus yang menjerat para PMI berkaitan dengan pelanggaran aturan keimigrasian, seperti izin tinggal yang telah habis masa berlakunya (overstay), sementara sebagian lainnya tersangkut perkara pidana.
"KBRI Kuala Lumpur senantiasa mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penghormatan terhadap hukum negara setempat dan pemenuhan hak dasar para WNI," ujar Vivin.
KBRI Kuala Lumpur juga mengingatkan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja maupun menetap di luar negeri agar selalu mematuhi ketentuan hukum negara setempat, memahami hak dan kewajibannya, serta memilih jalur migrasi yang aman dan legal guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Menurut KBRI, langkah pemulangan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri sekaligus meningkatkan edukasi mengenai pentingnya migrasi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. (P-Gio R)
