PRIORITAS, 1/9/26 (Manado): Sebanyak 2.738 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jenjang SMA, SMK, dan SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulawesi Utara kini menanti kepastian terkait pengembangan status dan karier mereka.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.678 guru berstatus P3K penuh waktu. Sedangkan 60 lainnya merupakan guru P3K paruh waktu yang tersebar di berbagai satuan pendidikan di Sulawesi Utara.
Pelaksana Harian Sekretaris Dikda Sulut, Bravo Turangan, S.T., mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis). Demikian juga surat resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kebijakan tersebut.
Menurut Bravo, terdapat dua kebijakan yang saat ini menjadi perhatian. Pertama, pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kedua, kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai rencana berlangsung pada 2027.
Dikda Sulut masih menunggu juknis
“Dikda Sulut tinggal menunggu juknis. Kami siap menindaklanjuti kebijakan ini demi kepastian karier para guru,” ujar Bravo di Manado, Senin (31/8/2026).
Sebelumnya, Kepala Dikda Sulut, Drs. Jahya Rondonuwu, M.Si., juga menyambut baik rencana tersebut. Pemerintah pusat bersama DPR RI telah mengomunikasikan rencana pengembangan karier guru P3K mulai 2027.
Kebijakan tersebut menurutnya, menjadi angin segar bagi para guru yang selama ini telah mengabdikan diri di satuan pendidikan negeri. Bahkan terlebih mereka yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan tenaga pendidik.
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Sulawesi Utara juga menyebutkan bahwa mulai 2027 tersedia peluang pengembangan karier bagi guru PPPK. Guru PPPK paruh waktu berkesempatan menjadi PPPK penuh waktu. Sementara guru PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif sesuai persyaratan yang berlaku.
Kepala sekolah di wilayah 3T beri dukungan
Dukungan terhadap rencana tersebut juga datang dari sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Sangihe. Apalagi daerah itu merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala SMA Negeri 1 Tahuna, Marthen Luther Janis, S.Pd., menilai kebijakan tersebut tepat karena para guru P3K telah menunjukkan kinerja dan pengabdian selama menjalankan tugas.
Di SMA Negeri 1 Tahuna, tercatat 16 guru P3K penuh waktu dan tiga tenaga administrasi P3K penuh waktu. Selain itu, terdapat dua tenaga administrasi P3K paruh waktu.
Menurut Marthen, kepastian status dan pengembangan karier akan memberikan motivasi tambahan bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di wilayah kepulauan.
Guru P3K di Tahuna siap ikuti seleksi
Melansir sulutnews.com, Dukungan serupa muncul dari Kepala SMK Negeri 1 Tahuna, Norma Juliet Damura, S.Pd. Ia mengatakan terdapat satu guru P3K penuh waktu di sekolahnya yang sangat antusias untuk mengikuti seleksi ASN.
Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Tahuna, Bernah, S.P., menyebutkan terdapat tujuh guru P3K penuh waktu di sekolahnya yang siap mengikuti seleksi apabila kebijakan tersebut resmi berlaku.
“Memang juknis belum ada, tetapi rencana pemerintah ini sudah sangat baik untuk memperhatikan nasib guru P3K. Kami mendukung penuh,” ujar Bernah.
Para kepala sekolah tersebut pada prinsipnya sepakat bahwa kepastian status sebagai ASN dapat memberikan jaminan karier, kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru yang telah mengabdi, terutama di wilayah 3T.
Kebijakan perkuat mutu pendidikan
Dengan jumlah guru P3K yang mencapai 2.738 orang di jenjang SMA, SMK, dan SLB, Dikda Sulut berharap kebijakan pemerintah pusat dapat segera memiliki petunjuk teknis yang jelas.
Kepastian regulasi dinilai penting agar pemerintah daerah, sekolah, dan para guru memiliki gambaran yang sama mengenai mekanisme pengalihan status maupun pelaksanaan seleksi ASN.
Bagi sekolah-sekolah di wilayah kepulauan dan 3T, kebijakan tersebut juga kiranya dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan tenaga pendidik yang telah berpengalaman sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Dikda Sulut optimistis kebijakan nasional tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan serta kepastian karier guru di Sulawesi Utara. (P-*SN/sm)
