PRIORITAS, 5/11/26 (Jakarta): Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dinilai perlu segera dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Regulasi ini mendesak untuk disahkan guna mengatur penggunaan alat sadap oleh instansi berwenang sekaligus melindungi hak privasi seluruh masyarakat Indonesia.
Desakan ini mencuat menyusul adanya kasus dugaan penyadapan yang melibatkan perwira tinggi Polri terhadap Presiden serta sejumlah tokoh nasional lainnya.
"Ini perlu untuk segera sebenarnya menurut saya untuk didesak agar bisa segera dilanjutkan pembahasannya," ujar Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/26), seperti dilansir dari Antara.
Menuntut akuntabilitas anggaran
Yanuar menegaskan bahwa aturan hukum yang spesifik mengenai penyadapan sangat diperlukan untuk memastikan adanya pengawasan dan audit yang ketat.
Terlebih, pengadaan teknologi dan alat sadap tersebut dibiayai langsung oleh uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, penggunaan alat sadap harus bisa dijelaskan kepada publik secara akuntabel agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kewenangan hukum.
Kepentingan tetsebut berupa kepentingan ekonomi sepihak, komoditas politik praktis, serta kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.
Yanuar juga menyoroti ironi keamanan privasi di tanah air berkaca dari kasus yang menyeret petinggi kepolisian baru-baru ini.
“Kalau sekelas presiden dan pejabat-pejabat penting di republik ini bisa disadap, tentu kita sebagai rakyat biasa ini jadi khawatir. Jangan-jangan kita di Indonesia sudah tidak punya privasi,” kata Yanuar.
Dibahas setelah RUU Perampasan Aset selesai
Merespons urgensi tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan bahwa RUU Penyadapan sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pihaknya berkomitmen untuk mendorong kelanjutan pembahasan regulasi ini dalam waktu dekat.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan RUU Penyadapan akan langsung dikebut setelah DPR merampungkan RUU tentang Perampasan Aset. Regulasi ini dirancang agar tindakan penyadapan di Indonesia tidak lagi dilakukan secara sembarangan.
“Sepertinya sudah (masuk prolegnas) ya, tinggal kita dorong lagi. Ini kan Insyaallah selesai nih Undang-Undang Perampasan Aset. 'Gas' besok itu (Rancangan) Undang-Undang Jabatan Hakim, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Penyadapan,” ungkap Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (5/11/26).
Melalui penguatan regulasi ini, DPR berharap penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan selaras dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik mata-mata ilegal yang merugikan masyarakat luas. (P-*/ht)
