PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, mengecam keras aksi penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Mafirion menegaskan aksi keji terhadap warga sipil tersebut merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak boleh ditoleransi.
Apalagi, katanya, teror berdarah yang menyasar masyarakat non-kombatan di tanah Papua ini sudah berulang kali terjadi.
"Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil yang tidak berdosa,” ujar Mafirion di Jakarta, Kamis (10/9/26).
Korban sedang menjalankan tugas kemanusiaan
Mafirion menjelaskan, ketiga korban sama sekali tidak terkait dengan konflik bersenjata. Mereka adalah abdi negara yang tengah mengemban misi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan ternak bagi masyarakat di wilayah pedalaman Papua.
Menurutnya, aktivitas pelayanan publik demi memajukan kesejahteraan masyarakat pedalaman seharusnya dihormati dan dilindungi, bukan justru dijadikan sasaran kekerasan.
"Kami meminta aparat keamanan melakukan pengusutan atas tindakan KKB kepada para petugas Dinas Pertanian. Usut tuntas siapa pelakunya dan berikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan penembakan," cetusnya.
Desak negara hadir hapus bayang-bayang teror
Legislator tersebut mengingatkan bahwa tragedi ini bukan hanya soal hilangnya nyawa, tetapi juga tentang runtuhnya rasa aman warga sipil di wilayah konflik. Para pekerja publik dan masyarakat setempat kini terpaksa hidup di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan saban hari.
Jika tidak ada tindakan hukum yang nyata dan terukur dari pemerintah, katanya, ketakutan massal ini dikhawatirkan akan dianggap sebagai suatu kewajaran.
Dilansir dari Antara, Mafirion menegaskan beberapa poin penting terkait kondisi kerawanan warga sipil di Papua.
Pertama, kelompok paling rentan adalah warga sipil kerap menjadi korban utama yang kehilangan nyawa dan anggota keluarga, meski tidak terlibat konflik.
Kedua, hak keamanan setara, setiap warga negara di pelosok mana pun memiliki hak mutlak untuk hidup aman dan terbebas dari rasa takut.
Ketiga, kehadiran negara, pemerintah dan aparat penegak hukum wajib hadir memberikan proteksi maksimal agar teror siber maupun fisik dari KKB tidak terus berlanjut. (P-Ant/ht)
