PRIORITAS, 3/11/26 (Batam): Masyarakat dan seluruh anggota kepolisian di Kepulauan Riau kini dilarang mengisap vape di area markas. Pasalnya, Polda Kepri resmi memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik di lingkungan dinas maupun luar dinas.
Kebijakan disiplin tersebut disampaikan secara resmi oleh pihak markas di Batam pada Senin (2/11/2026).
Langkah ini merujuk langsung pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang terbit pada 30 Oktober 2026. Seluruh jajaran dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek wajib mematuhi instruksi pimpinan institusi tersebut.
"Larangan ini diberlakukan sebagai upaya meningkatkan disiplin, menjaga kesehatan, serta memperkuat integritas dan profesionalisme anggota kepolisian," kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei, di Batam, Senin (2/11/2026).
Masyarakat Yang Berkunjung Ke Markas Polisi Wajib Mematikan Dan Menyimpan Perangkat Vape
Selanjutnya, aturan ketat ini tidak hanya mengikat anggota kepolisian tetapi juga berlaku bagi masyarakat umum. Setiap tamu yang mendatangi kantor polisi wajib mematikan serta menyimpan perangkat vape milik mereka.
Kepolisian mengambil langkah antisipasi karena cartridge vape rawan dimanfaatkan sebagai media penyelundupan narkotika cair.
Secara fisik, petugas sangat sulit membedakan cairan biasa dengan cairan yang telah terkontaminasi zat terlarang. Di samping itu, larangan ini melindungi kesehatan anggota dari paparan zat berbahaya asap rokok elektrik.
"Pengunjung yang membawa perangkat rokok elektrik diwajibkan mematikan dan menyimpannya selama berada di lingkungan kepolisian," kata Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei.
"Tak hanya itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek kesehatan, mengingat penggunaan rokok elektrik dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya maupun orang-orang di sekitarnya," katanya.
Sanksi Disiplin Dan Kode Etik Mengancam Anggota Kepolisian Yang Terbukti Melanggar
Sementara itu, jajaran Bidpropam siap menjatuhkan sanksi hukum bagi personel yang nekat mengabaikan aturan pimpinan. Penindakan terhadap pelanggar berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri.
Penyidik juga menggunakan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 untuk memproses pelanggaran kode etik profesi.
Polda Kepri berkomitmen penuh menjaga integritas internal demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang bersih dan tepercaya. Kepolisian berharap seluruh personel mampu menjadi pelopor kepatuhan hukum serta teladan disiplin di lingkungan kedinasan.
"Penegakan disiplin dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," ujar Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei.
(P-Ant*Gio R)
