PRIORITAS, 2/11/26 (Sukoharjo): Perlindungan santriwati, terutama mereka yang masih berusia di bawah umur, menjadi sorotan anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menyusul penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Atalia mengingatkan aparat penegak hukum agar tetap mengutamakan profesionalitas saat menjalankan tugas.
Menurut dia, proses hukum memang penting, tetapi pelaksanaannya juga harus menjaga rasa aman, privasi, serta kehormatan perempuan dan anak-anak yang berada di lingkungan pesantren.
Ia menilai tindakan aparat yang terburu-buru berisiko meninggalkan pengalaman traumatis, terlebih jika menyasar lingkungan tempat para santriwati beristirahat dan menuntut ilmu.
"Menegakkan hukum itu penting, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan rasa aman dan kehormatan orang lain. Apalagi ketika yang dihadapi adalah perempuan. Jangan sampai tindakan yang terburu-buru justru meninggalkan luka dan trauma yang sebenarnya bisa dihindari," ujar Atalia melalui pernyataan resmi di Jakarta, Senin (2/11/26).
Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Atalia dalam insiden tersebut. Salah satunya waktu penggerebekan yang berlangsung pada dini hari, ketika para santri masih terlelap.
Ia juga menyoroti prosedur pemeriksaan yang menurutnya perlu mempertimbangkan kondisi psikologis anak.
Atalia meminta kepolisian mengevaluasi tata cara penggerebekan agar setiap langkah penegakan hukum berjalan secara proporsional.
Aparat, kata dia, perlu menghormati privasi penghuni pesantren sekaligus memastikan keselamatan perempuan dan anak selama proses berlangsung.
Selain evaluasi prosedur, ia mendorong kepolisian membuka informasi secara transparan.
Penjelasan mengenai dasar tindakan, jenis barang yang aparat amankan, serta hasil pemeriksaan secara menyeluruh perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban penanganan perkara.
Bagi Atalia, pesantren semestinya tetap menjadi tempat yang memberi rasa aman bagi anak-anak dan perempuan untuk belajar serta menjalani kehidupan sehari-hari.
"Pastikan perlindungan santriwati, khususnya yang masih di bawah umur, termasuk pendampingan psikologis jika diperlukan. Jangan biarkan pesantren menjadi ruang yang kehilangan rasa aman bagi perempuan dan anak yang sedang menuntut ilmu," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Atalia juga mengingatkan dampak psikologis yang mungkin muncul ketika anak mengalami proses penegakan hukum tanpa perlindungan yang memadai.
Berdasarkan data dan laporan dari pihak yayasan serta pemerhati perlindungan anak, pengalaman semacam itu berisiko memicu kecemasan berlebih, ketakutan sosial, hingga menurunkan kepercayaan diri anak.
Dampak tersebut perlu mendapat perhatian karena sebagian santriwati masih berada pada usia anak dan remaja.
Karena itu, Atalia meminta pihak terkait memastikan ketersediaan pendampingan psikologis apabila para santri membutuhkannya.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap anak dan perempuan harus berjalan beriringan dengan proses penegakan hukum.
Prinsip hak asasi manusia juga perlu menjadi pegangan aparat, termasuk saat menjalankan tindakan di lingkungan pendidikan dan keagamaan.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Atalia, berkomitmen mengawasi kasus serupa agar setiap proses penegakan hukum tetap memperhatikan hak, keselamatan, dan kondisi psikologis kelompok rentan. (P-*/Khalied M)
