PRIORITAS, 19/4/26 (Jakarta): Bambang Soesatyo menerima penghargaan KWP Awards 2026 sebagai Legislator Penggerak Profesionalisme Aparat Penegak Hukum atas upayanya memperkuat profesionalisme dan integritas lembaga penegak hukum.
“Penghargaan ini saya maknai sebagai amanah sekaligus pengingat bahwa kerja-kerja memperkuat profesionalisme aparat penegak hukum harus terus dikawal secara konsisten dan berkelanjutan,” ucap Bamsoet.
Ajang KWP Awards 2026 digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/4/26).
Ketua DPR RI ke-20 sekaligus Ketua Komisi III DPR RI ke-7 tersebut menyampaikan, tantangan penegakan hukum kini semakin kompleks. Beragam bentuk kejahatan, seperti korupsi, kejahatan siber, hingga kejahatan lintas negara, menuntut aparat penegak hukum bekerja lebih profesional dan adaptif. Ia juga menyoroti, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum masih berfluktuasi, sehingga peningkatan integritas dan kapasitas aparat harus terus diupayakan.
Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan reformasi hukum berjalan efektif. Upaya tersebut dilakukan lewat revisi undang-undang, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran guna meningkatkan kinerja Polri, TNI, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam menegakkan supremasi hukum.
“Profesionalisme aparat penegak hukum harus ditopang oleh sistem yang kuat, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkesinambungan,” ucap Bamsoet.
Koordinasi penanganan perkara besar-strategis
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum, termasuk koordinasi dalam penanganan perkara besar dan strategis. Tanpa kerja sama yang kuat, penegakan hukum berisiko berjalan parsial dan kurang efektif, sehingga penguatan sistem terpadu menjadi kebutuhan yang mendesak.
“Sinergi antara Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung harus terus diperkuat agar penegakan hukum tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling melengkapi,” ujar Bamsoet.








