PRIORITAS, 8/9/26 (Batam): Pemerintah daerah mempermudah pengurusan izin serta pembiayaan hunian murah bagi warga berpenghasilan rendah pada Selasa (8/9/2026). Bahkan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan komitmen kemudahan administrasi tersebut di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. "Pemerintah daerah terus berupaya mengurangi hambatan biaya dan administrasi perumahan yang dapat menjadi beban masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.
Sementara itu, pemerintah provinsi membebaskan pajak tanah serta retribusi bangunan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Rp11 juta. Sebab, kebijakan ini bertujuan mempercepat kepemilikan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Selain itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad membeberkan target utama skema bantuan ini secara rinci di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. "Di Kepri, batas penghasilan MBR ditetapkan maksimal Rp9 juta per bulan bagi masyarakat berstatus tidak kawin, dan Rp11 juta per bulan bagi masyarakat berstatus kawin atau peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)," ujarnya.
Pembentukan satgas perumahan dan alokasi bantuan bedah rumah
Selanjutnya, dinas terkait membentuk satgas khusus demi mempermudah koordinasi penyediaan lahan serta pembebasan biaya perizinan. Oleh karena itu, integrasi data tunggal sosial ekonomi menjadi acuan utama penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Langkah cepat ini memangkas birokrasi rumit yang selama ini memberatkan calon pembeli rumah.
Bukan hanya itu, pemerintah pusat mengucurkan dana perbaikan untuk 3.724 unit rumah tidak layak huni di tujuh wilayah. Di sana, Kota Batam menerima jatah bantuan terbesar dengan total 1.124 unit rumah. Artinya, kolaborasi pusat dan daerah ini langsung menyentuh kebutuhan dasar warga kecil.
Dengan demikian, kemudahan izin dan bantuan biaya sanggup meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Akhirnya, program pembangunan hunian rakyat ini berhasil mewujudkan impian warga memiliki rumah impian secara mudah. (P-*/Gio R)
