PRIORITAS, 04/11/2026 (Kabupaten Gorontalo): Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan pemilihan umum (Pemilu). Salah satu ancaman yang menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo adalah praktik politik uang digital dalam bertransaksi.
Modus tersebut berpotensi memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan dompet elektronik atau electronic wallet (e-wallet). Karena itu, Bawaslu menilai pengawasan Pemilu mendatang harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, mengatakan perkembangan teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan serius. Hal tersebut ia sampaikan dalam konsolidasi demokrasi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo di Limboto, Senin (2/11/2026).
Menurut Under, pengalaman pengawasan Pemilu sebelumnya menunjukkan masih adanya keterbatasan personel. Kondisi tersebut menyulitkan pengawasan intensif, terutama selama masa tenang menjelang pemungutan suara.
Bawaslu Antisipasi Politik Uang Digital
Under menegaskan, perkembangan digitalisasi dapat menghadirkan pola baru dalam praktik politik uang. Oleh sebab itu, pengawas Pemilu perlu mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan layanan pembayaran digital.
"Kita perlu mengantisipasi kemungkinan praktik politik uang melalui transaksi digital," kata Under, melansir Antara.
Selain politik uang, Bawaslu juga menyoroti persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta informasi bohong atau hoaks juga menjadi perhatian.
Ancaman tersebut semakin kompleks karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Bawaslu menilai strategi pencegahan dan pengawasan harus terus menyesuaikan perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat.
DPRD Dorong Penguatan Pengawasan Pemilu
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, mengapresiasi langkah Bawaslu membangun komunikasi antarlembaga. Ia menilai konsolidasi demokrasi menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi.
Menurut Rivon, hubungan kelembagaan antara DPRD dan Bawaslu perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan mendukung penyelenggaraan Pemilu sesuai asas dan prinsip demokrasi.
Ia juga menyoroti keterbatasan SDM pengawas, khususnya ketika memasuki masa tenang. Berbagai kendala dalam pengawasan sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu berikutnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Yunus Dunggio, menekankan pentingnya pendidikan politik masyarakat. Ia mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dan menolak segala bentuk politik uang.
"Politik uang merupakan musuh bersama. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas dan menolak politik uang perlu terus diperbanyak," kata Yunus.
Persiapan Menuju Pemilu 2029
Yunus juga mengingatkan pentingnya pemenuhan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan. Selain itu, ia mendorong sinergi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU, serta Bawaslu untuk memantapkan data pemilih.
Penguatan data pemilih menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan untuk meminimalkan persoalan administrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu.
Konsolidasi demokrasi tersebut menjadi upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. Hasil pertemuan diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus memperkuat strategi pengawasan menuju Pemilu 2029.
Dengan tantangan politik uang digital, netralitas ASN, dan penyebaran hoaks, pengawasan Pemilu membutuhkan kesiapan lebih baik. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting untuk menjaga demokrasi tetap bersih dan berintegritas. (P-*/sm)
