PRIORITAS, 4/9/26 (Jakarta): Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi-lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas ini didorong oleh berulangnya kasus keracunan pangan di berbagai wilayah yang berdampak pada ratusan peserta didik. Komnas HAM menegaskan bahwa penghentian sementara ini sangat krusial guna memastikan proses evaluasi dan perbaikan tata kelola makanan dilakukan secara menyeluruh.
Hal itu diungkapkan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (4/9/26).
"Perlunya akses pemulihan bagi korban keracunan pangan, namun tidak terbatas pada permohonan maaf dan jaminan tidak berulangnya kejadian," lanjutnya.
Rentetan kasus Agustus–September 2026
Komnas HAM mencatat gelombang keracunan akibat program MBG terus meluas dalam dua bulan terakhir. Sejumlah wilayah dilaporkan terdampak serius.
Pada Agustus 2026, kasus pertama kali dilaporkan muncul di Kabupaten Jayapura dan Kota Semarang. Kemudian September kasus serupa berulang dan melanda Kabupaten Sidoarjo, Rembang, Jombang, hingga Kota Solo. Dampaknya menyasar ratusan siswa di sekolah maupun pondok pesantren.
Komnas HAM mengingatkan pemerintah bahwa hak atas pangan yang aman merupakan bagian mendasar dari Hak Asasi Manusia. Negara tidak boleh hanya fokus pada kuantitas dan kecukupan gizi, melainkan wajib menjamin aspek kualitas serta keamanan pangan yang disajikan.
Tiga tuntutan utama
Dipaparkan, ketika kontaminasi pangan terjadi, pendekatan berbasis HAM mewajibkan negara untuk hadir dan bertanggung jawab penuh. Terkait hal tersebut, Komnas HAM melayangkan tiga tuntutan utama.
Tuntutan itu berupa investigasi epidemiologis yang transparan, yaitu melakukan pelacakan menyeluruh untuk menemukan akar masalah kontaminasi makanan.
Kemudian tanggung jawab pemulihan korban. Pemerintah wajib menjamin pemulihan kesehatan fisik dan mental seluruh korban secara komprehensif.
Berikutnya penegakan hukum tegas. Komnas HAM mendorong pihak Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindak adil dan transparan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini.
Komnas HAM juga mendesak BGN segera meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Pengawasan ketat harus diterapkan pada seluruh lini dan tahapan penyediaan makanan agar hak anak-anak mendapatkan makanan sehat yang aman dapat terpenuhi sepenuhnya. (P-Ant/ht)
