PRIORITAS, 11/9/26 (Gorontalo): Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan data kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pemprov melakukan langkah itu melalui rekonsiliasi data bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Aula GIIS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Gorontalo, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan BKPSDM, badan keuangan, serta admin pengelola aplikasi BP Tapera dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Data peserta harus benar
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Provinsi Gorontalo Erman B. Monoarfa mengatakan rekonsiliasi bertujuan memastikan data peserta sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat juga sangat penting untuk memastikan hak peserta terpenuhi. Karena itu ia menegaskan pemotongan iuran harus berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
“Pemotongan iuran harus menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi skema kepesertaan,” kata Erman.
Hunian subsidi tetap harus layak
Selain data kepesertaan, Pemprov Gorontalo menyoroti kualitas rumah program pembiayaan perumahan subsidi. Menurutnya, status rumah subsidi bukan alasan untuk mengabaikan kualitas bangunan. Kenyamanan dan fasilitas penunjang juga harus memenuhi hak peserta.
“Jangan sampai karena berstatus subsidi, hunian dibangun seadanya,” ujarnya.
Aturan Tapera ikut berubah
Melansir Antara News, Kepala Divisi Data Kepesertaan BP Tapera Yagi Anggara Putra menjelaskan perkembangan kebijakan kepesertaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024. Pemerintah dan DPR memiliki waktu hingga September 2027 untuk menyesuaikan regulasi Tapera dengan putusan tersebut.
Yagi mengatakan perubahan sifat kepesertaan dari wajib menjadi tidak wajib berdampak pada sejumlah ketentuan turunannya. Karena itu, sejumlah pasal dalam aturan lama perlu disesuaikan.
Yagi juga menjelaskan bahwa dana Tapera merupakan simpanan peserta, bukan pajak. Dana tersebut dapat dikembalikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan apabila tidak digunakan untuk pembiayaan perumahan.
Proses pengembalian setelah peserta berhenti menjadi peserta sesuai ketentuan. Salah satunya ketika peserta memasuki batas usia pensiun atau berhenti bekerja karena alasan lainnya.
Pemda cocokkan data lewat sistem
Dalam rekonsiliasi tersebut, para admin pemerintah daerah melakukan verifikasi dan pencocokan data secara langsung melalui aplikasi BP Tapera. (P-*/sm)
