PRIORITAS, 9/7/2026 (Jakarta): Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica meminta seluruh institusi negara menjalankan tugas sesuai kewenangannya masing-masing dalam menangani dugaan korupsi pengadaan batu bara. Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Cindy menegaskan proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara itu, institusi lain, termasuk TNI, perlu tetap menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk menjaga stabilitas nasional.
"Jangan ada pihak yang melindungi siapa pun dalam pengusutan kasus ini. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku dan siapa pun yang menghalangi penegakan hukum juga harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Cindy di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Ia menyatakan dukungan terhadap langkah Polri dalam mengusut dugaan korupsi tersebut hingga tuntas. Menurutnya, setiap kasus korupsi, terutama di sektor strategis seperti energi, harus ditangani secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
Cindy menilai pengusutan perkara tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas pemerintahan.
"Korupsi di sektor energi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal TNI Muhamad Nas menjelaskan kehadiran personel TNI di kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 mengenai perlindungan terhadap jaksa.
Nas menegaskan pengamanan tersebut tidak berkaitan dengan perkara hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Agung maupun Polri. Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai pengerahan prajurit TNI ke Markas Polda Metro Jaya. (P-/Gio R)
