PRIORITAS, 4/9/26 (Jakarta): Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (2/9/26), Pemerintah bersama DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, dan indikator pembangunan yang akan menjadi bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Kepada pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan, pandangan, saran, serta kesepakatan yang diperoleh selama pembahasan untuk menyempurnakan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027.
Adapun dalam kesepakatan asumsi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi 2027 ditetapkan sebesar 6,0 persen. Sementara itu, inflasi ditargetkan 2,5 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sedangkan untuk sasaran pembangunan, pemerintah dan DPR menyepakati tingkat kemiskinan 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, serta indeks modal manusia 0,575.
Lalu, indeks kesejahteraan petani ditetapkan sebesar 0,8083 dan indeks nilai tukar petani berada pada kisaran 126-128.
Penciptaan lapangan kerja baru 2,57 juta-3,49 juta orang
Tentang target lainnya mencakup indeks nilai tukar nelayan sebesar 106-110, proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 juta-3,49 juta orang.
Mengenai pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita, target ditetapkan sebesar US$5.800-US$ 5.840 atau setara dengan Rp98,54 juta-Rp99,22 juta. Sementara itu, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 76,84.
Beragsm indikator tersebut masih berada dalam rentang yang sama seperti yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Tapi, pemerintah dan DPR melakukan perubahan terhadap target kemiskinan ekstrem dan rasio Gini. Tingkat kemiskinan ekstrem disepakati sebesar 0-0,5 petsen, dari sebelumnya 0 persen. Sementara itu, Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,360-0,365, berubah dari target sebelumnya 0,362-0,367.
Lantas, Purbaya menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR atas dukungan dalam rangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 yang berlangsung dinamis dan konstruktif.
Disebut dia, pembahasan tersebut menghasilkan komitmen untuk mendorong kebijakan fiskal 2027 yang semakin efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” tutur Menkeu Purbaya. (P-*/jr)
