PRIORITAS, 5/11/26 (Tanjungpinang): Untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah setempat, Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) mulai mempersiapkan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap 23 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),
Dilaporkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
"Persiapan harus segera ditindaklanjuti, mulai dari pembentukan tim melalui SK wali kota, penyusunan jadwal inspeksi, hingga rapat persiapan sebelum turun ke lapangan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungpinang, Zulhidayat usai rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Wali Kota, Senggarang, Kamis (5/11/26).
Disusun instrumen evaluasi
Selanjutnya Zulhidayat menekankan kesiapan personel, pembagian tugas, serta mekanisme pelaksanaan inspeksi SPPG agar berjalan efektif.
Di samping itu, disusun instrumen evaluasi berupa daftar pertanyaan atau angket dalam bentuk Google Form yang akan dibagikan kepada para siswa sebagai penerima manfaat MBG.
Yakni, tujuannya memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program yang mereka terima.
Dapat menghimpun masukan dari penerima manfaat
Lebih lanjut Sekda berharap evaluasi melalui angket tersebut dapat menghimpun masukan dari penerima manfaat, khususnya terkait kualitas dan kesesuaian makanan yang disediakan, sehingga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan SPPG.
"Pelaksanaan inspeksi SPPG akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama unsur BGN," ujarnya lagi.
Kemudian Sekda menyampaikan pemeriksaan mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG, yang mencakup aspek sarana dan prasarana, proses produksi, keamanan pangan, serta higiene dan sanitasi.
Berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas perangkat daerah
Tegasnya, demikian Antara melansir, melalui inspeksi SPPG itu, lanjut dia, Pemkot Tanjungpinang berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas perangkat daerah guna memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
"Hasil inspeksi dan evaluasi bisa menjadi bahan rekomendasi serta tindak lanjut terhadap peningkatan kualitas layanan SPPG, sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat," demikian Zulhidayat menutup arahannya. (P-*/hos)
