PRIORITAS, 10/7/26 (Jakarta): Gagasan pihak Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggagas program Produksi Film Narasi Kepahlawanan Indonesia Tahun 2026 sebagai upaya mendorong karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950 mendapat respons hangat dan positif, khususnya dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP).
"Tujuan untuk mengedukasi, terutama generasi muda, tentang sejarah, tentang kepahlawanan, perjuangan tokoh-tokoh bangsa, baik itu figur sentral, maupun tokoh di bidang lain yang berjuang secara fisik (maupun) diplomasi,” ujar Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon dalam konferensi di Jakarta, Kamis (9/7/26) kemarin.
Fadli Zon menjelaskan, program yang mengusung tema "Menyulam Ingatan, Merawat Kebangsaan: Menghidupkan Peristiwa Sejarah 1945-1950 dalam Sinema Kontemporer” itu dibuka sebagai bagian dari sayembara yang diharapkan diikuti oleh banyak sineas, serta melibatkan sejarawan yang akan menjadi konsultan atau narasumber, dan juga juri yang berpengalaman di bidangnya.
Merespons hal ini, Sekjen DPP GPPMP, Tedy A Matheos dengan bangga menyatakan, inilah program yang patut diapresiasi, agar generasi penerus bangsa tak lupa akan sejarah dan kepahlawanan, seperti kata Bung Karno: "Jangan sekali-kali melupakan sejarah (Jas Merah)".
"Tengok saja negara sebesar Amerika Serikat pun tetap menggarap sejarah dan peristiwa heroik maupun lakon tokoh-tokoh pahlawannya lalu difilmkan. Dan kebetulan sekali, kami DPP GPPMP di bawah kepemimpinan bung Jeffrey Rawis punya salah satu program prioritas, yakni memproduksi film "Berkibarlah Benderaku di Bumi Nyiur Melambai", ujar Tedy bersama Waketum-nya, Herling Tumbel yang ditunjuk sebagai Koordinator Tim Kerja, Jumat (10/7/26) di Jakarta.
DPP GPPMP segera beraudiensi dengan Menbud
Film "Berkibarlah Benderaku di Bumi Nyiur Melambai",merupakan film yang mengangkat kisah peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 1946 di Sulawesi Utara (Sulut), ditandai kudeta atas kekuasaan militer di tangsi tentara kolonial di Teling, dan pasukan "KNIL Merah Putih" didukung barisan rakyat serta kekuatan politik setempat, berhasil menaikkan Sang Merah Putih.
"Inilah peristiwa heroik di mana rakyat "Bumi Nyiur Melambai" Sulut menjadi daerah pertama di luar Pulau Jawa yang mengakui sekaligus bergabung dengan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta," ujar Tedy lagi, sembari menambahkan, "sehingga provokasi Belanda di forum Dewan Keamanan PBB, bahwa 17 Agustus 1945 hanyalah aksi separatis dan aksi ekstremis di Jawa, terbantahkan".
Langkah berikutnya, demikian Tedy dan Herling, Tim Kerja DPP GPPMP, akan segera beraudiensi dengan Menbud, Fadli Zon, dengan melibatkan Gubernur Provinsi Sulut, Yulius Selvanus serta beberapa sineas dan sejarahwan.
Sebenarnya, demikian Herling, trailer film ini sudah sempat diproduksi, dan sempat ada anggaran pendukung dari Pemprov Sulut, saat dipimpin Pj Gubernur Dr Soni Sumarsono. "Ke depan, kami berupaya menggarap dukungan bukan saja dari Pemprov Sulut dan Pemkab/Pemkot se-Sulut, tapi juga dari dunia usaha, BUMN, serta tokoh-tokoh dan masyarakat luas, termasuk Kembud," katanya lagi.
Program film dua kategori
Sementara itu, menurut pihak Kembud, program inu dibuka dalam dua kategori. Yaitu film panjang dengan durasi minimal 75 menit dan film pendek berdurasi 15-30 menit. Keduanya ditujukan bagi sineas Indonesia yang memiliki gagasan orisinal berbasis riset narasi kepahlawanan.
Pada kategori film panjang, peserta diberikan keleluasaan mengeksplorasi berbagai tokoh, peristiwa, maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre-nya.
Kemudian, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita, seperti Peristiwa Rengasdengklok, Proklamasi Kemerdekaan, Pertempuran Surabaya 10 November, Agresi Militer Belanda, Gerilya Jenderal Soedirman, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), hingga perjuangan diplomasi dan ekonomi pada masa awal republik ini.
Dukungan pendanaan Kembud
Kemdikbud menyatakan, selain dukungan pendanaan, program itu juga mendampingi peserta sejak tahap penyempurnaan skenario, konsultasi bersama sejarawan dan budayawan, hingga pendampingan produksi oleh profesional bidang perfilman nantinya.
"Program ini dirancang tidak hanya sebagai fasilitasi produksi film, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara insan perfilman dengan para sejarawan, akademisi, arsiparis, penulis skenario, produser, sutradara, dan praktisi perfilman,” ungkap Direktur Film, Musik dan Seni, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan, Irini Dewi Wanti seperti dikutip media.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan setiap karya memiliki kualitas artistik yang baik, sekaligus memiliki landasan historis yang kuat. Irini juga memastikan seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kualitas karyanya.
Sebagaimana Antara melansir, peluncuran program dilaksanakan pada 9 Juli 2026, dilanjutkan dengan pembukaan sayembara pada 10 Juli hingga 10 Agustus 2026 melalui laman resmi filmkepahlawanan.id. Proposal terpilih akan diumumkan pada Agustus 2026, kemudian mengikuti tahap pengembangan pada Agustus-September 2026, sebelum memasuki proses produksi hingga akhir 2026 nanti. (P-*/se)
