PRIORITAS, 18/8/26 (Talaud): Gelombang unjuk rasa warga Desa Maririk kembali memanas pada Selasa siang. Ratusan warga mendatangi Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) Kepulauan Talaud. Sebelumnya, warga juga melancarkan aksi serupa di Kantor Inspektorat Daerah. Warga menuntut penonaktifan Kepala Desa Maririk, Eji Pade Senaen. Inspektorat telah menjatuhkan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Kades tersebut. Sanksi ini muncul akibat dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa.
Koordinator Aksi, Petrus Tamawiwy dan Estepanus Taaraungan, menyampaikan aspirasi warga secara langsung. Mereka berdialog dengan Kepala Dinas DP3APMD Talaud, Stevenheiner Maarisit. Warga menegaskan bahwa skema pengembalian uang negara melalui TGR tidak boleh menghapus hukum pidana. Selain itu, warga mengkhawatirkan munculnya preseden buruk bagi kepala desa lain. Oknum pejabat desa bisa saja sengaja melakukan penyimpangan. Pasalnya, mereka merasa yakin bisa lepas dari hukuman hanya dengan membayar ganti rugi.
Warga desak rombak perangkat desa
Selain menuntut penonaktifan Kades, warga juga mendesak penggantian Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Kedua pejabat perangkat desa tersebut ternyata memiliki hubungan kekerabatan saudara. Langkah tegas ini sangat krusial untuk memutus mata rantai persekongkolan atau conflict of interest. Struktur keuangan desa memang harus terbebas dari praktik kolusi keluarga. Koordinator aksi menegaskan bahwa penegakan efek jera menjadi harga mati bagi warga. Mereka tidak ingin penyalahgunaan anggaran terus berulang di desa mereka.
Kepala Dinas DP3APMD, Stevenheiner Maarisit, menyambut kedatangan massa dengan sangat terbuka. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh aspirasi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, Maarisit mengumumkan rencana pertemuan lanjutan di Balai Desa Maririk pada Rabu besok. Pertemuan tersebut akan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat. Pemerintah daerah ingin merumuskan solusi terbaik secara bersama-sama. Kadis mengimbau warga hadir untuk berdialog secara damai.
Massa bergerak ke Kejaksaan Negeri
Aparat Polres Kepulauan Talaud dan Polsek Melonguane mengawal ketat seluruh rangkaian aksi demo. Alhasil, aksi demonstrasi berjalan sangat aman, tertib, dan kondusif. Tidak ada insiden kerusuhan atau kerusakan fasilitas umum selama aksi berlangsung. Setelah mendengar tanggapan dari DP3APMD, massa beranjak menuju Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud. Warga ingin memperkuat tuntutan hukum agar kasus ini terus berjalan. Penanganan kasus tidak boleh berhenti pada sanksi administratif belaka.
Masyarakat sipil di Talaud telah menunjukkan kematangan sikap dalam mengawal transparansi anggaran. Aksi ini menjadi bukti nyata kepedulian warga terhadap kelangsungan pembangunan desa. Warga Maririk sangat berharap para penegak hukum bertindak adil dan tegas. Penegakan hukum yang bersih akan mengembalikan kepercayaan publik di Bumi Porodisa. Transparansi pengelolaan dana desa harus tetap menjadi prioritas utama.
Aturan hukum dan penerapan TGR
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan kewajiban finansial bagi penyelenggara negara yang melalaikan tugas. Kerugian keuangan negara akibat kesalahan administrasi memang wajib dikembalikan secara utuh. Meskipun demikian, pembayaran TGR sama sekali tidak menghilangkan penuntutan sanksi pidana. Jika unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, proses hukum pidana wajib berjalan secara terpisah. Oleh karena itu, masyarakat berhak mendorong pengusutan pidana agar berjalan sejajar dengan pemulihan keuangan negara. (P-Nelson Sangadi)
