Gubernur Sulut Mayjen (purn) Yulius Selvanus dan keluarga melakukan perjalanan rohani ke Israel. SatuUntukSemua.id
PRIORITAS, 6/11/26 (Manado) : Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling , SE, bersama keluarga melakukan wisata rohani ke Israel.
Perjalanan pribadi Gubernur YSK dan keluarga seluruh pembiayaannya menggunakan dana pribadi, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) secara resmi memberikan klarifikasi guna meluruskan berbagai opini dan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait perjalanan Gubernur bersama keluarga ke Israel.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut, Denny Mangala.
Agenda Gubernur murni urusan keluarga
Ia menegaskan bahwa agenda perjalanan Gubernur YSK ke luar negeri tersebut murni merupakan urusan keluarga yang telah dirancang jauh-jauh hari dan bukan merupakan kunjungan kerja atau tugas kedinasan pemerintahan.
"Perjalanan ini sudah direncanakan sejak lama. Ini merupakan perjalanan keluarga, bukan dalam rangka kerja. Seluruh pembiayaan menggunakan dana pribadi, bukan APBD," tegas Denny Mangala saat memberikan keterangan.
Kantongi izin
Denny memgatakan, prosedur keberangkatan kepala daerah ke luar negeri telah ditempuh sesuai dengan regulasi tata kelola pemerintahan yang berlaku. Pemprov Sulut telah mengurus dan memperoleh izin resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum Gubernur YSK berangkat.
Terkait keberadaan sejumlah kepala perangkat daerah yang turut mendampingi dalam rombongan tersebut, Pemprov Sulut mengonfirmasi bahwa keikutsertaan mereka juga dibiayai secara mandiri tanpa menyentuh anggaran pemerintah daerah.
Pemprov Sulut, jelasnya menjamin keberadaan Gubernur di luar negeri tidak mengganggu ritme penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di Sulawesi Utara.
Gubernur YSK tetap menjalankan fungsi kontrol dan koordinasi secara intensif dari jarak jauh untuk memantau situasi daerah serta memberikan petunjuk kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Untuk mengantisipasi kekosongan kepemimpinan teknis pada dinas terkait yang ditinggalkan pimpinannya, dikutip sulutzone.com, pelimpahan tugas melalui penunjukan Pelaksana Harian (Plh) telah diatur secara cermat.
"Walaupun berada di luar negeri, gubernur tetap memonitor dan memberikan arahan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Intinya, pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada halangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama gubernur berada di luar negeri," tandas Denny. (P-*/wr)
