PRIORITAS, 7/11/26 (Jakarta): Minimnya pengawasan, keterbatasan pengamat, dan tidak adanya dokumentasi memadai membuat berbagai kekurangan Pemilu 1955 tidak tercatat secara luas.
Kondisi tersebut menjadi alasan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyebut anggapan Pemilu 1955 sebagai pemilu terbaik di Indonesia merupakan mitos.
"Tadi Mas Totok menyampaikan pemilu terbaik itu Pemilu 1955. Saya tidak sependapat, itu mitos," ujar Heddy saat menghadiri peringatan HUT ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Sabtu (7/11/26).
Pernyataan tersebut merespons sambutan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Heriyono yang menyinggung semangat penyelenggaraan Pemilu 1955.
Heddy menjelaskan, kondisi pengawasan pemilu pada 1955 berbeda jauh dengan sistem yang berlaku saat ini.
Saat itu, Indonesia belum memiliki Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan serta menangani dugaan pelanggaran etik.
Selain itu, jumlah pengamat dan wartawan yang memantau proses pemilu masih terbatas.
Akibatnya, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu tidak terdokumentasikan secara luas.
"Banyak cacatnya karena belum direkam, belum ada DKPP, belum ada Bawaslu, belum ada pengaduan. Sifatnya satu arah karena pengamatnya tidak ada, makanya dianggap terbaik," kata Heddy.
Meski mengkritik anggapan tersebut, Heddy tetap berharap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang semakin baik.
Ia juga menyinggung usia KPU yang kini mencapai 73 tahun dan baru pertama kali memperingati hari lahirnya secara resmi.
"KPU sudah berusia 73 tahun, tapi baru diperingati. Agak aneh bagi saya. Selama empat tahun jadi Ketua DKPP, baru kali ini diperingati. Jadi, lahir langsung tua," ujarnya sambil bergurau.
Heddy kemudian menyampaikan bahwa bertambahnya usia KPU perlu diikuti peningkatan kebijaksanaan dalam mengawal demokrasi.
Ia bahkan bergurau bahwa lembaga pengawasan tidak lagi diperlukan apabila penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dengan baik.
"Nanti kalau semua sudah berjalan baik, KPU-nya sudah berjalan baik, tidak perlu lagi Bawaslu. Mas Totok pensiun, tidak diperlukan DKPP," katanya.
Ia juga menyoroti pekerjaan anggota KPU yang tetap berlanjut setelah pemungutan suara dan pelantikan kepala daerah.
Menurut Heddy, penyelenggara pemilu masih kerap menghadapi persoalan dan pengaduan meskipun tahapan pemilihan telah selesai.
"Enaknya jadi anggota KPU itu meskipun pemilunya sudah selesai, pekerjaan belum selesai. Bupati sudah dilantik, KPU-nya masih dipersoalkan terus saja. Gubernurnya sudah dilantik, KPU-nya masih dimasalahkan," ucapnya.
Terkait pengaduan mengenai Pemilihan Presiden 2024, Heddy memilih tidak memberikan komentar lebih jauh karena perkara tersebut masih dalam proses verifikasi di DKPP.
Ia berharap KPU semakin bijaksana dalam menjalankan tugas dan menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
"Semoga KPU semakin bijak melaksanakan, menegakkan demokrasi di republik ini," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjelaskan penetapan 7 November sebagai hari lahir KPU berdasarkan kajian sejarah dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
Tanggal tersebut merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 yang memerintahkan pembentukan Panitia Pemilihan Umum atau KPU. Pembentukan itu berlangsung dua tahun sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan.
"Kemudian Pemilu 1955 terwujud, kami sepakati itu menjadi sejarah perkembangan KPU," tandas Afifuddin. (P-*/Khalied M)
