PRIORITAS, 1/11/2025 (Bogor): Langkah nyata pemerintah untuk mendukung kesejahteraan petani kembali diwujudkan. Melalui Pupuk Indonesia Group, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi terbaru resmi disosialisasikan kepada para Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di wilayah Bogor.
Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung Sabtu siang (1/11/25), AE Pupuk Indonesia Group, Hasan Bisri, menegaskan bahwa penyesuaian harga pupuk ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“HET pupuk bersubsidi per 22 Oktober 2025 mengalami penurunan. Ini adalah langkah strategis pemerintah untuk mendorong swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Hasan.
Rincian HET terbaru
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/KPTS/SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025, ditetapkan HET baru sebagai berikut:
Pupuk Urea: Rp 1.800 per kilogram
Pupuk NPK: Rp 1.840 per kilogram
Pupuk NPK Kakao: Rp 2.640 per kilogram
Pupuk ZA: Rp 1.360 per kilogram
Pupuk Organik: Rp 640 per kilogram
Hasan menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia juga menyiapkan mekanisme kompensasi selisih HET terhadap stok pupuk bersubsidi di PPTS hingga 21 Oktober 2025.
“Kami memahami masih ada stok lama dengan harga sebelum penyesuaian. Karena itu, kami memberikan kompensasi untuk melindungi kios dan distributor agar tidak mengalami kerugian,” tambahnya.
Sinergi dan digitalisasi distribusi
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari HMU Kurniadi, Koordinator Koperasi Jasa Gema Indonesia Maju, yang menjadi mitra distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Bogor.
Menurutnya, keberhasilan implementasi HET baru membutuhkan sinergi lintas pihak — mulai dari pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Pupuk Indonesia, pelaku usaha distribusi (PUD), hingga PPTS sebagai penerima langsung.
“Kami bersama Pupuk Indonesia akan terus melakukan pendampingan dan monitoring di lapangan. Sosialisasi ini langkah awal menuju tata kelola pupuk bersubsidi yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan,” kata Kurniadi.
Ia juga mendorong optimalisasi sistem digital e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar pendataan penerima pupuk bersubsidi semakin akurat dan terkini.
Dengan penurunan HET dan penguatan sistem distribusi, kebijakan baru ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pupuk tepat sasaran, sekaligus memberikan kepastian harga dan perlindungan bagi petani kecil.
“Kami berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan ini dijalankan dengan benar,” tegas Kurniadi.
Sosialisasi di Bogor ini menjadi bagian dari upaya nasional Pupuk Indonesia Group dalam memastikan seluruh kebijakan subsidi pupuk tersampaikan secara merata dan dipahami seluruh pemangku kepentingan di lapangan — dari kios hingga kelompok tani. (P-bwl)
