PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mendesak penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pucuk penegakan etika demokrasi.
Mengevaluasi pelaksanaan pesta demokrasi lalu, legislator senior Partai Golkar ini menyoroti maraknya praktik manipulasi politik serta kerentanan pemilih terhadap pengaruh materi.
“Kita memiliki beberapa prinsip dasar yang harus menjadi pedoman. Pertama, fakta dan realitas Pemilu 2024 yang diwarnai praktik manipulasi politik, pengalihan suara, serta pemilih yang sangat rentan terhadap pengaruh materi,” tegasnya dalam seminar evaluasi pemilu di Jakarta, Jumat (30/10/26).
Agun menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan krusial sebagai pijakan pembenahan sistem Pemilu 2029.
Menyangkut standar moral penyelenggara, pimpinan komisi bidang pemerintahan dalam negeri ini menyamakan prinsip kerja lembaga pengawas dengan standar integritas DKPP.
“Berbicara tentang integritas tentu berkaitan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Integritas memiliki hubungan yang sangat kuat dengan etika. Etika merupakan pedoman atau standar moral yang mengatur perilaku, tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan,” ujar pria kelahiran Bandung tersebut.
Agun mendorong pergeseran fokus kerja DKPP agar tidak menjadi penampungan seluruh jenis aduan dari berbagai daerah.
Membatasi beban perkara, tokoh parlemen asal Jawa Barat ini meminta publik membedakan kasus pelanggaran integritas utama dengan masalah pribadi penyelenggara.
“Karena itu, penguatan DKPP sangat diperlukan. Namun, DKPP jangan lagi dijadikan seperti tempat penampungan semua perkara. Bagaimana mungkin persoalan perselingkuhan, pelecehan seksual, dan berbagai persoalan lainnya seluruhnya harus ditangani DKPP, bahkan jumlahnya mencapai ratusan perkara dari Sabang sampai Merauke?” cecarnya.
Anggota DPR yang berkarier seja 1997 ini mendorong pelimpahan wewenang penindakan sanksi internal kepada KPU dan Bawaslu.
Menjamin efektivitas pengawasan, wakil rakyat di Senayan tersebut menginginkan DKPP berfokus menjaga marwah dan kepercayaan publik.
“Oleh karena itu, perlu diberikan kewenangan kepada KPU dan Bawaslu untuk memperkuat pengawasan internal, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran etik,” pungkas Agun. (P-Khalied M)
