PRIORITAS, 3/11/26 (Jakarta): Seperti yang dijanjikannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memastikab datang memenuhi undangan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (Jaktim).
Namun, pihak PN Jaktim membatasi jumlah pengunjung yang dapat masuk ke ruang sidang saat Jokowi memberikan kesaksian dalam perkara dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Kamis (5/11/26) mendatang.
Efendi, Kepala PN Jakarta Timur mengatakan, kapasitas ruang sidang hanya memungkinkan untuk menampung maksimal 80 orang.
"Sidang terbuka untuk umum, kita tidak membeda-bedakan, semua kubu boleh menonton, masyarakat pada umumnya boleh menonton. Terus kalau memang kapasitasnya 80 jangan lebih, daripada nanti tidak nyaman," ujar Efendi dalam keterangannya, Selasa (3/11/26) ini.
Juga Efendi menegaskan, pihaknya tidak akan membedakan pendukung terdakwa maupun pihak yang mendukung Jokowi untuk masuk ke ruang sidang.
Harus mengikuti pembatasan kapasitas
Tapi, seluruh pengunjung tetap harus mengikuti pembatasan kapasitas agar persidangan berlangsung tertib dan nyaman.
Sementara itu, Polres Metro Jakarta Timur juga menyiapkan pengamanan untuk mengantisipasi potensi gesekan antara dua kubu pendukung yang diperkirakan hadir.
Kombes Pol Alfian Nurrizal,
Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan, pengamanan akan diperkuat dengan menempatkan personel dalam tiga ring, yakni di dalam ruang sidang, area gedung pengadilan, dan bagian luar gedung.
"Tentunya ada penebalan, karena bagaimanapun juga kami akan melakukan pengamanan. Kita bagi ada ring 1, ring 2, dan ring 3," tutur Alfian lagi.
Potensi bentrokan antara pendukung
Disebut Alfian, salah satu hal yang menjadi perhatian kepolisian adalah potensi bentrokan antara pendukung Jokowi dan kubu terdakwa.
Terkait itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, kepolisian juga telah menyiapkan pengaturan lokasi parkir guna memisahkan kedua kelompok.
"Yang perlu kita antisipasi adalah massa dari dua kubu. Sehingga kami sudah siapkan tempat parkir daripada kubu dari pihak pro Jokowi atau dari Roy Suryo maupun dari dokter Tifa," kata Alfian, dikutip media.
Pengadilan akan bersikap netral
Terpisah, Efendi menegaskan pengadilan akan bersikap netral dalam memeriksa perkara dugaan ijazah palsu tersebut.
Dikatakan, proses persidangan akan berfokus pada pembuktian dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan pembelaan yang disampaikan pihak terdakwa.
"Yang didakwakan itulah yang akan dibuktikan. Tentu Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan, advokat akan membela kliennya. Pengadilan tentu bersifat netral saja," ujar Efendi lagi.
Jokowi dijadwalkan bersaksi dalam dua Sidang
Diketahui, Jokowi dijadwalkan memberikan kesaksian dalam dua persidangan berbeda di PN Jakarta Timur pada Kamis (5/11/26).
Pada perkara Roy Suryo, Jokowi dijadwalkan bersaksi pada pukul 09.00 WIB.
Sedangkan dalam perkara Dokter Tifa, kesaksian Jokowi dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Adapun rencana kehadiran Jokowi disampaikan JPU dalam persidangan perkara Dokter Tifa pada Kamis (29/10/26).
"Kami akan menghadirkan satu orang saksi, Majelis, atas nama Ir. H. Joko Widodo," ujar JPU Tri Yanti Merlyn Christin dalam persidangan tersebut
Sedangkan dalam sidang perkara Roy Suryo pada Rabu (28/10/26), JPU juga meminta agar persidangan digelar pada hari yang sama dengan sidang Dokter Tifa.
Tentang permintaan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kendala keselamatan.
Seperti dilansir Kompas.com, dalam sidang perkara Roy Suryo pada Rabu (28/10/26), JPU juga meminta agar persidangan digelar pada hari yang sama dengan sidang Dokter Tifa. Adapun permintaan tersebut diajukan dengan mempertimbangkan kendala keselamatan.
"Kami memohon supaya persidangan (Roy Suryo) di hari yang sama dengan Tifa. Jadi, permohonannya pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026, mengingat kendala keselamatan," ujar JPU. (P-*/jr)
