PRIORITAS, 27/08/26 (Sitaro): Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gandawari L. Mulalinda, menyoroti kasus Yogi Gilang Arya Setia terkait layanan internet di Mentawai. Ia menilai kasus tersebut perlu dilihat dalam konteks kebutuhan masyarakat kepulauan. Gandawari yang kini menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sitaro menyampaikan tanggapan itu kepada Berita Prioritas, (Rabu 26/8/26).
Mulalinda merespons perkara Yogi yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Padang yang merupakan warga Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ia menghadapi perkara hukum terkait penyediaan layanan internet berbasis Starlink tanpa izin.
Perkara Yogi terdaftar dengan nomor 450/Pid.Sus/2026/PN Pdg. Jaksa mendakwa Yogi menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi tanpa izin.
Layanan dasar di wilayah kepulauan
Gandawari mengatakan masyarakat kepulauan menghadapi keterbatasan dalam memperoleh sejumlah layanan dasar. Menurut dia, kondisi tersebut membuat warga mencari cara secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Setidaknya terdapat tiga jenis layanan bagi masyarakat kepulauan yang hingga saat ini belum sanggup dihadirkan secara merata oleh negara atau pemerintah,” kata Gandawari.
Ia menyebut tiga layanan tersebut, yakni air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan internet. Ketiganya, menurut dia, memiliki peran penting bagi aktivitas masyarakat di wilayah kepulauan.
Gandawari kemudian menyoroti konsekuensi hukum ketika warga menghadirkan layanan tersebut secara mandiri. Ia mengatakan usaha swadaya warga dapat berhadapan dengan ketentuan perizinan yang berlaku.
“Ketika masyarakat berupaya secara swadaya memenuhi kebutuhan tersebut, ternyata tidak semua pemerintah peka terhadap kondisi itu,” ujarnya.
Menurut Gandawari, masyarakat semestinya memperoleh pembinaan ketika menghadirkan layanan untuk memenuhi kebutuhan warga. Ia menilai pendekatan tersebut penting, terutama di daerah yang belum memperoleh layanan secara memadai.
BBM, air bersih, hingga internet
Gandawari menggambarkan kondisi masyarakat kepulauan yang membutuhkan BBM untuk perahu nelayan dan sarana transportasi. Warga juga membutuhkan akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, akses internet semakin penting bagi masyarakat di perkampungan. Internet mendukung kegiatan pendidikan, komunikasi, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, warga terkadang mengambil inisiatif sendiri untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Mereka menjual BBM secara eceran, memasok air, atau membagikan akses internet kepada masyarakat sekitar.
Namun, Gandawari mempertanyakan pendekatan hukum ketika usaha tersebut berjalan tanpa izin. Ia menilai pemerintah perlu melihat terlebih dahulu alasan warga mengambil inisiatif tersebut.
“Jangankan menghargai upaya tersebut, justru ada penegak hukum sebagai representasi negara atau pemerintah yang memidanakan warga masyarakat,” katanya.
Ia menyebut kasus Yogi sebagai salah satu contoh persoalan tersebut. Dalam pandangannya, perkara itu menunjukkan perlunya pembahasan lebih luas mengenai layanan dasar di daerah kepulauan.
Kasus Yogi dan kebutuhan internet Sikakap
Kasus Yogi bermula dari penyediaan akses internet berbasis Starlink di Desa Sikakap. Layanan tersebut kemudian dimanfaatkan masyarakat sekitar yang membutuhkan koneksi internet.
Informasi mengenai perkara itu juga mendapat perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, Meutya melihat persoalan tersebut dari dua sisi. Menurut dia, penyedia layanan internet memang harus memenuhi ketentuan perizinan.
Di sisi lain, Meutya mengakui adanya kebutuhan masyarakat Sikakap terhadap layanan internet yang lebih baik. Ia menyebut wilayah tersebut sudah terjangkau 4G, tetapi belum terhubung jaringan fiber optik.
“Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kita juga tidak ingin melakukan intervensi,” kata Meutya kepada media.
Ia juga mengatakan Komdigi melihat perlunya langkah solutif melalui pembinaan. Pemerintah, menurut dia, perlu membantu mencari jalan agar kebutuhan internet masyarakat tetap terpenuhi secara legal.
Penegakan hukum diminta melihat kondisi lapangan
Gandawari menilai layanan internet di Mentawai tersebut tidak cukup dilihat hanya dari aspek perizinan. Menurut dia, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Ia mempertanyakan apabila standar perizinan usaha diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat di pulau-pulau terpencil. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Gandawari mengatakan masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan dan akses yang sama dengan pelaku usaha di wilayah perkotaan. Karena itu, pembinaan dapat menjadi pendekatan yang lebih sesuai.
“Memidanakan warga pulau yang menjual bensin, air, dan internet secara swadaya perlu dilihat kembali dalam konteks realitas masyarakat,” katanya.
Menurut dia, penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan dampak sosial apabila layanan swadaya masyarakat berhenti. Nelayan dapat kesulitan memperoleh BBM untuk melaut.
Begitu pula masyarakat yang bergantung pada pasokan air dari warga sekitar. Sementara itu, penghentian layanan internet dapat mengganggu aktivitas pendidikan dan komunikasi masyarakat.
Dorong legalisasi usaha swadaya warga
Gandawari mengusulkan pemerintah mengubah pendekatan terhadap layanan swadaya masyarakat. Menurut dia, pemerintah dapat mendampingi warga agar kegiatan tersebut memenuhi ketentuan hukum.
Untuk layanan BBM, misalnya, pemerintah dapat mendorong pembentukan subpenyalur resmi. Pendampingan juga dapat melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) atau koperasi.
Untuk layanan air, pemerintah dapat memperkuat kelompok pengelola sistem penyediaan air minum (KSPAM). Sementara itu, layanan internet dapat diarahkan melalui skema kemitraan yang sesuai aturan.
Dengan pola tersebut, pemerintah tetap dapat memastikan aspek keselamatan dan kualitas layanan. Pada saat yang sama, masyarakat tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasarnya.
Gandawari juga meminta pemerintah memperkuat fungsi pembinaan. Menurut dia, pemerintah dapat menguji aspek keselamatan penyaluran BBM dan kualitas air.
Untuk layanan internet, pemerintah juga dapat memastikan keamanan jaringan dan kepatuhan terhadap ketentuan telekomunikasi. Pendekatan tersebut dapat berjalan bersamaan dengan proses penataan legalitas.
Negara diminta hadir melalui solusi
Gandawari menilai pemerintah perlu hadir sebagai penyedia solusi bagi masyarakat kepulauan. Kehadiran tersebut, menurut dia, penting ketika pembangunan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah.
Ia mengatakan masyarakat tidak seharusnya menghadapi pilihan antara memenuhi kebutuhan dasar dan berhadapan dengan persoalan hukum. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pembinaan dan legalisasi.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penekanan Menkomdigi Meutya Hafid mengenai pentingnya pembinaan. Meutya tetap menghormati proses hukum, tetapi juga mengakui kebutuhan masyarakat Sikakap terhadap internet berkualitas.
“Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Tetapi sisi yang kedua, di Desa Sikakap, Mentawai, memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet yang kualitasnya lebih baik,” ujar Meutya.
Dengan demikian, kasus Yogi tidak hanya berkaitan dengan persoalan perizinan layanan internet. Perkara tersebut juga membuka kembali pembahasan mengenai pemerataan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.
Gandawari berharap pemerintah dan aparat penegak hukum mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menangani kasus serupa. Ia mendorong agar pembinaan dan solusi legal menjadi bagian dari penanganan masyarakat di wilayah yang belum terlayani optimal. (P-sm)
