Lompat ke konten
Breaking
PerindustrianKriminalitasDAERAHKesehatan

Waduh! Kejahatan Kosmetik Ilegal di Sulut Tertinggi Kedua Nasional, BPOM Tingkatkan Pengawasan 10 Kali Lipat

Lebih dari 70 Persen Potensi Kejahatan Kosmetik Tanpa Izin

Semuel Muhaling3 menit baca
Bagikan
Dian S. Kusumawardani, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Manado, menjelaskan peningkatan pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Sulawesi Utara.
Infografik pengawasan distribusi kosmetik dan ancaman produk ilegal di Sulawesi Utara. (Ilustrasi/AI)

PRIORITAS, 01/11/2026 (Manado): Peredaran kosmetik ilegal menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Utara. Bahkan, profil kejahatan kosmetik ilegal di Sulut menempati posisi tertinggi kedua secara nasional.

Fakta tersebut diungkapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado. Kondisi ini mendorong BPOM memperkuat pengawasan distribusi kosmetik di wilayah Sulawesi Utara.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BBPOM Manado, Dian S. Kusumawardani, mengatakan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 2025 meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan 2024.

"Intensifikasi pengawasan kosmetik oleh BPOM tahun 2025 meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding 2024," kata Dian kepada media di Manado, Jumat (30/10/2026).

Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengawasan kosmetik. Di sisi lain, BPOM terus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Lebih dari 70 Persen Kosmetik Tanpa Izin

Dian mengungkapkan tiga persoalan utama yang membutuhkan perhatian dalam pengawasan kosmetik di Sulawesi Utara.

Pertama, lebih dari 70 persen potensi kejahatan peredaran kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) di Sulawesi Utara tercatat pada 2025.

Kedua, profil kejahatan kosmetik di Sulawesi Utara menempati posisi tertinggi kedua di Indonesia.

Ketiga, tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan kosmetik masih belum merata. Ketimpangan pemahaman antarwilayah menjadi tantangan dalam meningkatkan kesadaran konsumen.

Karena itu, BBPOM Manado menilai edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi.

Dian menjelaskan, kosmetik ilegal merupakan produk yang tidak memenuhi satu atau beberapa persyaratan peredaran dan keamanan.

Produk tersebut bisa tidak memiliki nomor notifikasi BPOM atau menggunakan nomor notifikasi palsu. Selain itu, kosmetik ilegal berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Beberapa bahan yang perlu diwaspadai antara lain merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang dalam kosmetik.

Proses produksinya juga berpotensi tidak memenuhi standar pengawasan mutu, sanitasi, dan cara pembuatan kosmetik yang baik.

Empat Risiko Kosmetik Ilegal 

BBPOM Manado mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memilih produk kecantikan. Kosmetik ilegal memiliki sejumlah risiko yang dapat membahayakan kesehatan.

Dian menjelaskan empat risiko utama yang perlu dipahami konsumen.

Pertama, keamanan dan mutu produk belum teruji melalui pengujian yang memadai. Kondisi ini membuat konsumen tidak memiliki jaminan keamanan produk.

Kedua, produk berpotensi mengandung bahan berbahaya. Kandungan merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna terlarang dapat menimbulkan dampak kesehatan.

Ketiga, dosis bahan aktif tidak terkontrol. Kadarnya bisa terlalu tinggi atau berbeda antara satu kelompok produksi dengan kelompok lainnya.

Keempat, efek samping penggunaan produk tidak terpantau. Produk ilegal biasanya tidak memiliki pencatatan efek samping maupun pihak yang bertanggung jawab.

Dampaknya dapat berupa iritasi kulit, reaksi alergi, kerusakan kulit jangka panjang, hingga keracunan akibat paparan bahan berbahaya.

Karena itu, masyarakat perlu mempertimbangkan aspek keamanan sebelum membeli produk kecantikan.

Konsumen Diminta Memeriksa Legalitas  

Dian mengimbau masyarakat agar lebih cermat memilih kosmetik. Konsumen perlu memastikan produk memiliki nomor notifikasi BPOM yang sah.

Selain itu, masyarakat harus memperhatikan komposisi, label, kondisi kemasan, dan tanggal kedaluwarsa.

Konsumen juga sebaiknya menghindari produk dengan klaim berlebihan serta kandungan yang tidak jelas.

"Kosmetik yang aman dapat melindungi kesehatan kulit, aman dipakai jangka panjang serta mendapatkan hasil optimal tanpa mengorbankan kulit," kata Dian, melansir media di Manado.

BBPOM Manado berharap peningkatan pengawasan dapat menekan peredaran kosmetik ilegal di Sulawesi Utara.

Namun, pengawasan pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat dan pelaku usaha. Peningkatan literasi konsumen juga menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran produk berbahaya.

Dengan memahami legalitas dan keamanan kosmetik, masyarakat dapat melindungi kesehatan sekaligus membantu memutus rantai distribusi produk ilegal. (P-*/sm)

 

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami