PRIORITAS, 16/7/2026 (Jakarta): Program Belanja Nasional 2025 yang digelar Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama berbagai asosiasi usaha mencatat nilai transaksi mencapai Rp393,79 triliun sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut dinilai mencerminkan tetap kuatnya konsumsi masyarakat dan perannya sebagai motor penggerak perdagangan dalam negeri.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan gambaran nyata aktivitas belanja masyarakat di pasar domestik yang terus bergerak.
"Sepanjang tahun 2025, total nilai transaksi yang tercatat dari program ini sebesar Rp393,79 triliun. Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan gambaran riil bahwa konsumsi masyarakat Indonesia masih tumbuh di pasar dalam negeri yang terus bergerak," ujar Budi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2025 yang diikuti secara daring, Kamis.
Untuk memperkuat konsumsi terhadap produk lokal, Kemendag sepanjang 2025 memberikan pendampingan kepada 38.356 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut difokuskan pada peningkatan daya saing, perluasan akses pasar, serta kampanye penggunaan produk dalam negeri.
Sebanyak 34.746 UMKM mendapat dukungan peningkatan daya saing, 2.222 UMKM difasilitasi memperluas pasar melalui pameran dan kemitraan, sementara 1.389 UMKM didorong menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui berbagai kampanye, termasuk gerakan Kamis Pakai Lokal.
Di bidang ekspor, program UMKM Bisa Ekspor mencatat 622 kegiatan business matching sepanjang 2025 yang melibatkan 1.217 pelaku usaha dengan total 1.962 partisipasi. Dari kegiatan tersebut, potensi transaksi yang dihasilkan mencapai 134,87 juta dolar AS.
Menurut Budi, produk UMKM yang paling diminati pasar internasional meliputi hasil perikanan, furnitur dan dekorasi rumah, kopi, produk kesehatan dan perawatan tubuh, rempah-rempah, makanan dan minuman, produk pertanian dan perkebunan, fesyen, makanan ringan, molasses, rumput laut, produk turunan kelapa, hingga pakaian renang.
Kemendag juga terus memperkuat tata kelola perdagangan dalam negeri melalui pemantauan harga kebutuhan pokok dengan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), pengawasan perdagangan untuk melindungi konsumen, serta pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas guna menjaga kelancaran distribusi barang.
Sebagai langkah perlindungan industri nasional, pemerintah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada sektor tekstil dan produk tekstil, termasuk benang dan kain kapas, serta produk keramik. Sejumlah produk strategis seperti hot-rolled plate dan nylon film juga memperoleh perlindungan melalui Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).
Di tingkat internasional, Kemendag memperluas akses pasar melalui sejumlah perjanjian perdagangan, antara lain Indonesia–Peru CEPA, Indonesia–Canada CEPA, peningkatan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA), dan Indonesia–Uni Emirat Arab CEPA (IUAE-CEPA).
Budi menambahkan Indonesia juga berhasil memenangkan sejumlah sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait biodiesel, baja nirkarat, dan produk sawit, sekaligus menyelesaikan hambatan perdagangan luar negeri yang menyelamatkan potensi akses pasar ekspor senilai Rp7,34 triliun.
Sementara itu, kegiatan promosi perdagangan melalui Trade Expo Indonesia ke-40 mencatat transaksi sebesar 22,8 miliar dolar AS. Pemerintah juga memperkuat dukungan ekspor dengan membentuk empat pusat ekspor baru di Surabaya, Makassar, Batam, dan Balikpapan. (P-Gio R)
