PRIORITAS, 1/11/26 (Surabaya): Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berkomitmen penuh memperkuat industri media nasional. Langkah strategis ini diambil guna memastikan keberlanjutan media digital di tengah masifnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) serta dominasi platform digital global.
Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa media memiliki peran ganda yang sangat vital dalam ekosistem ekonomi kreatif.
Media tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyampai informasi, melainkan juga menjadi jembatan yang mempertemukan talenta kreatif dengan publik, merek (brand), investor, hingga pasar yang lebih luas.
“Harus bersatu, hadapi tantangan hari ini,” ujar Riefky kepada pers di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/11/2026), seperti dilansir dari Antara.
Penguatan lewat KBLI dan Rindekraf 2026-2045
Sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah, Kemenekraf menyambut baik masuknya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 58120 mengenai penerbitan surat kabar cetak dan digital ke dalam pengampuan kementeriannya.
Langkah tersebut, kata Menekraf, dinilai krusial untuk memperkuat fondasi bisnis media di tanah air.
Riefky menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan Kemenekraf nantinya akan mencakup tiga pilar utama. Ketiganya meliputi operasional usaha yang adaptif dan berkelanjutan, pengembangan produk inovatif berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas SDM agar industri media mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Di level domestik, penguatan industri ini juga disokong oleh Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026-2045 yang menjadi kompas kebijakan selama 20 tahun ke depan.
Melalui Rindekraf ini, cakupan subsektor ekonomi kreatif resmi diperluas dari 17 menjadi 21 subsektor. Perluasan ini kini mencakup teknologi kecerdasan buatan, konten digital, kreator konten, perdagangan melalui siaran langsung (live shopping), penerbitan, film, hingga periklanan.
Perjuangan keadilan ekonomi kreator di panggung PBB
Selain tantangan teknologi, Kemenekraf juga menyoroti ketimpangan pembagian nilai ekonomi (revenue sharing) antara kreator konten lokal dengan platform digital raksasa.
Menyadari kompleksitas masalah ini, Indonesia mendorong penyelesaiannya di tingkat internasional. Pemerintah membawa isu keadilan distribusi ekonomi ini melalui “Jakarta Vision on Creative Economy”.
Dokumen penting tersebut merupakan hasil Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif (World Conference on Creative Economy/WCCE) 2026 yang diharapkan dapat diadopsi menjadi landasan resolusi resmi dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dokumen “Jakarta Vision on Creative Economy” sendiri bersandar pada empat pilar utama yaitu teknologi dan transformasi digital yang berkeadilan, keberlanjutan ekosistem usaha, kekayaan Intelektual dan perlindungan hak-hak pekerja kreatif, serta inklusivitas dan pemberdayaan komunitas.
Kontribusi besar ekonomi kreatif bagi PDB dan tenaga kerja
Langkah agresif Kemenekraf dalam membentengi industri ini sangat beralasan mengingat kontribusi sektor ekonomi kreatif yang sangat masif terhadap struktur ekonomi nasional.
Saat ini, sektor ekonomi kreatif mampu menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja di Indonesia. Menariknya, struktur pekerja di sektor ini didominasi oleh kelompok muda dan perempuan, dengan rincian 63 persen merupakan generasi Z dan milenial, serta 58 persen di antaranya adalah kaum perempuan.
Tidak hanya tangguh dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ekonomi kreatif juga menyumbang 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sementara dari sisi perdagangan luar negeri, kontribusi ekspor ekonomi kreatif telah mencapai sekitar 12 persen dari total ekspor non-minyak dan gas bumi (migas) Indonesia. (P-*/ht)
