PRIORITAS, 6/11/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI, Bobby Rasyidin (BR).
Langkah tegas lembaga antirasuah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) tahun 2018–2023.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya tindakan penyitaan miliaran rupiah dari tangan orang nomor satu di PT KAI tersebut.
“Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” kata Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (6/11/26), seperti dihimpun dari berbagai sumber termasuk Antara.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein juga mengonfirmasi kebenaran penyitaan aset tersebut, meskipun pihaknya enggan merinci lebih jauh perihal asal-usul nominal dana saat dikonfirmasi awak media.
Status hukum Bobby Rasyidin: Diperiksa sebagai saksi dan tidak ditahan
Hingga saat ini, KPK menegaskan bahwa Bobby Rasyidin masih berstatus hukum sebagai saksi dan tidak ditahan. Namun uang senilai Rp2 miliar yang disita penyidik diduga memiliki keterkaitan erat dengan perputaran dana dari para tersangka.
Sebelumnya, Bobby Rasyidin yang mulai menjabat sebagai Dirut PT KAI sejak 12 Agustus 2025 ini telah dipanggil penyidik KPK pada 14 Agustus 2025.
Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021–2025, yakni perusahaan BUMN bidang elektronika industri yang diduga kuat mengetahui alur awal pembicaraan proyek vendor.
Tiga tersangka utama sudah mendekam di ruang tahanan KPK
Berbeda dengan Bobby Rasyidin yang tidak ditahan, KPK telah resmi melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka utama dalam skandal rasuah ini sejak 4 Agustus 2026.
Ketiganya adalah Dian Rachmawan (Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2017–2019), Weriza (Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2012–2020, serta Elvizar (mantan petinggi PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS).
Elvizar juga diketahui terlibat dalam kasus pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020–2024.
Modus vendor tunggal dan kerugian negara Rp322,18 miliar
Berdasarkan hasil audit investigatif bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang rampung pada akhir Agustus 2025, kasus ini diduga merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp322,18 miliar.
Proyek digitalisasi ini awalnya ditujukan untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara real-time dengan nilai pagu maksimal Rp3,6 triliun.
Namun, proses lelang di lapangan diwarnai kongkalikong berupa pengondisian vendor tunggal dan dugaan praktik "uang palang pintu" untuk melobi petinggi BUMN agar memenangkan PT Pasifik Cipta Solusi.
Penyidik KPK kini tengah memasuki tahap akhir pemberkasan dan terus mendalami peruntukan aliran dana Rp2 miliar yang disita dari Bobby Rasyidin guna melengkapi alat bukti di persidangan. (P-*/ht)
