PRIORITAS, 9/9/26 (Jakarta): Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara tegas mendesak platform Video on Demand (VOD) global, Netflix, untuk segera melunasi kewajiban pembayaran royalti musik. Total tunggakan royalti atas penggunaan karya musik dan lagu di platform tersebut diperkirakan mencapai Rp75 miliar sejak Netflix pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 2016.
Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha Putra, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Netflix tercatat belum pernah membayarkan royalti sepeser pun kepada para pemilik hak cipta di tanah air.
"Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar yang harus diselesaikan oleh Netflix sejak tahun 2016 membuka akses layanan komersial digital di Indonesia," ujar Bigi melalui siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (9/9/26), sebagaimana dilansir dari Antara.
Dasar hukum penagihan royalti musik
Menurut Bigi, kewajiban pembayaran royalti oleh platform digital seperti Netflix telah diatur secara ketat dalam sejumlah regulasi hukum di Indonesia.
Mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, hingga Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025.
Disebutkan, sebagai platform digital yang memetik keuntungan komersial di Indonesia, Netflix dituntut untuk menghormati hukum yang berlaku dan memenuhi hak-hak ekonomi para pencipta lagu, musisi, penyanyi, hingga produser.
Ancam blokir akses Netflix di Indonesia
Diungkapkan, LMKN tidak main-main dalam menegakkan aturan ini. Jika raksasa streaming tersebut tetap mangkir dari kewajibannya, tutur Bigi, LMKN siap mengambil langkah hukum yang ekstrem, termasuk mengajukan pemblokiran layanan Netflix ke pemerintah.
Ia menerangkan, berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2015 serta Menteri Komunikasi dan Informatika No. 26 Tahun 2015, pemerintah memiliki wewenang penuh untuk menutup situs internet atau memblokir hak akses pengguna terhadap platform yang terbukti melanggar hak cipta komersial.
"Kami akan melaporkan masalah ini kepada Kementerian Hukum serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Jika tidak mematuhi aturan, kami akan mengajukan mengenai penutupan akses Netflix di Indonesia," tegas Bigi.
Ia menambahkan, dalam regulasi tersebut, LMKN secara eksplisit memiliki legalitas hukum sebagai pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik.
Bandingkan dengan Filipina dan Thailand
Lebih lanjut Bigi mengatakan, langkah tegas itu diambil demi transparansi dan keadilan tata kelola musik di era digital. Dikatakannya, perlindungan hak cipta dinilai bukan sekadar urusan bisnis, melainkan menyangkut kesejahteraan dan hak hidup para pelaku industri kreatif yang karyanya digunakan oleh Netflix.
Menariknya, LMKN membeberkan bahwa Netflix sebenarnya patuh membayar royalti di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam pertemuan informal yang sempat digelar di London beberapa waktu lalu, kata Bigi, LMKN mendapati data bahwa Netflix telah membayar royalti di Filipina dan Thailand dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Oleh karena itu, momentum ini diharapkan menjadi titik balik agar seluruh platform streaming digital yang beroperasi di Indonesia bersikap adil dan transparan. Jika jalur komunikasi tidak membuahkan hasil, LMKN siap menjalankan seluruh mekanisme hukum yang tersedia demi membela hak para musisi tanah air.
Terkait hal itu, sampai berita ini diturunkan pada Rabu (9/9/26) malam, pihak Netflix belum terpantau menyampaikan pernyataan. (P-Ant/ht)
