PRIORITAS, 30/10/2026 (Lebong, Bengkulu): Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebong, Bengkulu, menjerat seorang mantan kepala dinas berinisial FR menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jeratan hukum ini terkait kasus dugaan pencabulan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani program magang di Dinas yang dipimpin tersangka.
Kapolres Lebong, AKBP Agoeng Ramadhani, mengonfirmasi bahwa FR telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Oktober 2026 setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.
"Tersangka dijerat melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta subsider Pasal 6 huruf a UU TPKS," kata AKBP Agoeng Ramadhani saat dihubungi, Jumat (30/10/26). Atas perbuatan bejatnya tersebut, FR kini terancam hukuman pidana penjara paling lama hingga 12 tahun.
Kronologi pelecehan di ruang kerja kadis
AKBP Agoeng menjelaskan, peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi pada Kamis, 27 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi tersebut dilakukan di ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, saat FR masih aktif menjabat sebagai kepala dinas di sana.
Kejadian kelam ini bermula saat korban sedang duduk bersama tiga rekannya di ruang tunggu Kantor Dikbud untuk menunggu apel sore. Secara tiba-tiba, FR menghampiri korban dan mengajaknya masuk ke dalam ruang kerja pribadinya.
Di dalam ruangan tertutup tersebut, FR mulai melancarkan aksi dengan menanyakan status hubungan asmara korban, memuji paras wajahnya, hingga nekat memegang kedua tangan korban.
Tidak sampai di situ, FR juga memberikan ancaman psikologis kepada korban agar tidak membocorkan perbuatannya. "Tersangka mengancam tidak akan memberikan nilai dan tidak akan meluluskan program magang korban jika menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain," papar Kapolres.
Korban berhasil meloloskan diri
Aksi tersangka FR makin berani ketika ia meminta korban berdiri di depan cermin. FR kemudian mendekati korban dari arah belakang lalu memeluk paksa bagian pinggang hingga perut korban menggunakan kedua tangannya.
Beruntung, aksi tersebut terhenti akibat faktor eksternal yang mengejutkan tersangka. "Saat kejadian, pintu ruangan sempat terbuka sedikit sehingga FR terkejut dan spontan melepaskan pelukannya. Memanfaatkan kesempatan emas itu, korban langsung berlari keluar ruangan dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada tiga rekannya," ungkap AKBP Agoeng.
Jabatan FR langsung dinonaktifkan
Dilansir dari Antara, pasca-peristiwa pada Agustus 2026 tersebut, FR sempat bergeser posisi jabatan menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong.
Namun, begitu status hukumnya naik menjadi tersangka UU TPKS oleh Polres Lebong, Pemerintah Kabupaten setempat langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan FR dari jabatannya sebagai kepala dinas.
Saat ini, pihak Kepolisian Resor Lebong juga telah mengamankan sejumlah barang bukti penting guna memperkuat proses pembuktian di persidangan nanti. (P-*/hdt)
