PRIORITAS, 24/10/26 (Jakarta): Berdasarkan data terkini dari Badan Gizi Nasional (BGN), program makan bergizi gratis (MBG) telah menjangkau 57,8 juta penerima manfaat dalam 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Tysa Novenny, Juru Bicara BGN mengungkapkan, serapan anggaran program MBG telah mencapai 71 persen. Sementara itu, lebih dari 26.000 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah beroperasi.
“Setiap kritik, masukan itu kami dengarkan, menjadi bahan evaluasi kami juga. Namun, kami berharap kritik yang disampaikan merupakan kritik yang membangun,” tegas Tysa dalam diskusi “2 Tahun Pemerintahan Prabowo” di Studio Beritasatu, Tokyo Hub, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Selasa (20/10/26) lalu, dan masuk meja redaksi Jumat (23/10/26) malam.
Evaluasi keracunan, agar tak terulang
Di samping capaian jangkauan dan serapan anggaran, BGN juga menyoroti sejumlah kejadian keracunan MBG yang berdampak pada kesehatan penerima manfaat. Insiden tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Terkait penanganannya, pemerintah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, untuk mengidentifikasi penyebab gangguan kesehatan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Adapun koordinasi tersebut juga dilakukan ketika ditemukan bakteri seperti E. coli.
Banyak anak datang sekolah dalam kondisi lapar
Dalam hal ini, pemerintah berharap berbagai kejadian tersebut menjadi pembelajaran untuk memperbaiki pelaksanaan program, terutama dalam menjaga keamanan pangan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Pada pihak lain, pemerintah menyampaikan sejumlah indikasi manfaat dari pelaksanaan MBG. Dari data yang dikutip pemerintah menunjukkan penurunan jumlah anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar serta peningkatan konsumsi protein dari sekitar 30 persen menjadi hampir 80 persen.
Juga pemerintah mengaitkan pemenuhan kebutuhan makan dengan kemampuan siswa menyerap materi pembelajaran. Tapi, indikator dan metode pengukuran data tersebut perlu diperjelas untuk menilai dampak program terhadap status gizi dan hasil belajar siswa.
Ketika memasuki tahun ketiga pelaksanaannya, tantangan MBG tidak hanya terletak pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada konsistensi kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan efektivitas evaluasi.
Seperti Beritasatu.com melansir, keterbukaan terhadap kritik perlu diikuti tindak lanjut yang terukur agar pelaksanaan MBG semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita terus mendapatkan, katakanlah mendapatkan masukan-masukan baru, dengan adanya peristiwa-peristiwa kejadian ini, dengan harapan di kemudian hari tidak ada lagi peristiwa kejadian serupa,” demikian Tysa. (P-*/jr)
