PRIORITAS, 4/11/26 (Jakarta): Hebohnya aksi penyadapan, ternyata memancing Kepala Bareskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Pol (Purn), Susno Duadji untuk bersuara. Dia pun mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh alat penyadapan milik Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan itu saja, dia mendesak audit alat penyadapan itu terhadap institusi negara lainnya yang dibeli dengan uang rakyat.
Susno menegaskan, langkah tersebut dinilai mendesak menyusul terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pertanyakan sistem pengamanan komunikasi di lingkungan kepresidenan
Di samping mendorong audit, Susno menilai kasus ini menjadi peringatan serius mengenai keamanan komunikasi pejabat negara.
Susno mempertanyakan sistem pengamanan komunikasi di lingkungan kepresidenan sehingga dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo selama 2 tahun tidak terdeteksi.
"Bayangkan presiden selama 2 tahun disadap tidak diketahui. Siapa yang mengamankan sistem komunikasi di lingkungan presiden? Siapa?" ujarnya mempertanyakan.
Penyadapan menjadi ilegal apabila dilakukan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan
Selanjutnya, Susno mengatakan audit diperlukan untuk memastikan alat penyadap yang dibeli menggunakan anggaran negara digunakan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas institusi.
"Jadi artinya sudah saatnya kita mengaudit alat yang di Polri, alat yang di Kejaksaan, alat penyadap yang ada di KPK, dan di institusi-institusi lain, itu digunakan untuk menyadap siapa saja," tegas Susno dalam dialog program “Beritasatu Sore” di Beritasatu TV, Rabu (4/11/26) ini.
Juga Susno menjelaskan, penyadapan merupakan tindakan yang dibenarkan hukum dan diperlukan untuk mendukung tugas aparat negara. Misalnya Polri menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan penegakan hukum, sedangkan aparat intelijen menjalankannya untuk kepentingan keamanan negara.
Tapi, penyadapan menjadi ilegal apabila dilakukan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan atau tidak mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan.
"Yang tidak halal jika, kalau di Polri ya kita bicara di Polri dahulu, kalau bukan untuk kepentingan penegakan hukum. Dan yang terjadi di Polri, sebagaimana penjelasan Kabareskrim (Komjen Asep Safrudin) pada konferensi kemarin, itu bukan untuk kepentingan penegakan hukum," ujarnya lagi.
Aturan internal justru dilanggar oleh pejabat tertinggi
Berikutnya Susno juga menyoroti dugaan pelanggaran Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan dalam kasus Listyo Sigit.
Disebut dia, persoalan menjadi serius apabila aturan internal justru dilanggar oleh pejabat tertinggi di institusi kepolisian.
"Perkap Kapolri tidak dipatuhi. Siapa yang tidak mematuhi Perkap Kapolri? Ya Kapolri sendiri," tegasnya, dikutip media.
Susno lalu mempertanyakan efektivitas pengawasan apabila pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi justru diduga melanggar ketentuan. Nah, di situasi tersebut, bawahan maupun operator penyadapan dinilai sulit menolak perintah atasan.
Selanjutnya, Susno menilai pengusutan kasus penyadapan ilegal tersebut berpotensi berkembang. Susno memperkirakan jumlah tersangka maupun pasal yang dikenakan dapat bertambah seiring penelusuran terhadap pihak-pihak yang menggunakan hasil penyadapan.
"Kalau dilacak, siapa pengguna informasi itu? Dan informasi yang dilacak itu informasi jenis apa? Dan siapa saja yang memanfaatkan itu? Dan siapa yang memerintahkan tertinggi, itu harus ditelusuri semua dan harus bertanggung jawab secara hukum," katanya menjelaskan.
Audit internal
Lalu Susno menambahkan, audit alat penyadapan selama ini cenderung dilakukan secara internal oleh masing-masing institusi. Alat milik Polri diaudit Polri, perangkat KPK diawasi KPK, sedangkan alat milik Kejaksaan diawasi institusi tersebut. Kondisi serupa juga berlaku pada perangkat milik aparat intelijen.
Dikatakan, pola pengawasan tersebut perlu dievaluasi agar penggunaan alat penyadapan milik negara dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, teknologi penyadapan modern memungkinkan identifikasi nomor telepon yang menjadi sasaran penyadapan.
Jujur Susno mengaku pernah mengetahui kemampuan teknologi tersebut saat masih aktif bertugas di Polri. Sehingga, dia menilai audit dapat dilakukan dengan menelusuri penggunaan perangkat dan mengidentifikasi sasaran penyadapan.
Karena itu, demikian Beritasatu.com melansir, Susno Duadji berharap terbongkarnya kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengamanan komunikasi presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, sekaligus membenahi pengawasan penggunaan alat penyadapan di seluruh institusi negara. (P-*/hos)
