PRIORITAS, 6/11/26 (Jakarta) : Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan, tahun ini pemerintah amembuka seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS,” ucap Prasetyo dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi pemerintah dengan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pembukaan rekrutmen itu, lanjut dia, dalam rangka penyegaran komposisi PNS menyusul pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Selain itu, program-program prioritas pemerintah juga membutuhkan PNS.
Menurut Prasetyo, seleksi tersebut rencananya akan dibuka pada November ini. Adapun detail informasi terkait seleksi akan disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat.
“Bagi adik-adik kita, perlu kami sampaikan bahwa dipersilakan untuk mengikuti pengumuman dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
PPPK Teknis Lintas Profesi
Sementara itu, kata Mensesneg, bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di sektor tenaga teknis dan pelaksana lainnya lintas profesi paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu.
"Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini termasuk lintas profesi, ya, itu termasuk dosen, kemudian damkar, Satpol PP, tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis, tenaga pelayanan atau tenaga pelaksana lain," ujar Prasetyo.
Kebijakan itu menyusul keputusan pemerintah yang sebelumnya akan mengangkat PPPK guru paruh waktu menjadi penuh waktu.
Ia menyampaikan para PPPK paruh waktu yang nantinya diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Dalam hal seleksi CPNS itu, Prasetyo menyebut pemerintah akan memberlakukan perlakuan khusus, terutama yang berkaitan dengan masalah batasan usia.
"Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi menjadi PNS. Di sana kan banyak syarat-syarat, salah satunya adalah syarat usia. Kita perlu pikirkan ada beberapa bidang yang memang membutuhkan, kami bersepakat membutuhkan perlakuan khusus," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi bersama pemerintah dilakukan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang masuk ke parlemen.
Dia pun menekankan DPR akan terus menampung sekaligus menyelesaikan permasalahan masyarakat.
"DPR RI akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR," kata dia.(P-r)
