PRIORITAS, 3/11/26 (Buntok, Kalteng): Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Barito Hilir, Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), mengoptimalkan langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan melalui pemantauan aplikasi SIPONGI, laporan masyarakat, serta patroli mandiri bersama Masyarakat Peduli Api (MPA).
Setiap insiden karhutla yang terjadi dicatat secara sistematis untuk dijadikan data valid dalam menentukan peta kerawanan wilayah. Upaya preventif ini dilakukan mengingat luasnya cakupan teritorial instansi tersebut.
Kepala KPHP Barito Hilir, Zainal Abidin, menyampaikan hal itu dan menambahkan bahwa pengawasan ketat turut diarahkan kepada para pemegang izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Hutan (PBPH) di wilayah Barito Hilir.
Kepada jurnalis Beritaprioritas.com yang mewawancarainya di ruang kerjanya, Selasa (3/11/26), Zainal menegaskan, pemilik konsesi ditekankan agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Mereka diarahkan melakukan pembukaan lahan melalui penebangan sesuai SK dan izin RKT tahunan serta wajib melakukan penanaman kembali.
Selain itu menurutnya, pemilik konsesi juga diwajibkan, tanpa kompromi, untuk memadamkan titik panas atau titik api di area operasional masing-masing guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta beban anggaran.
Bilamana terjadi kebakaran, pihak KPHP melayangkan teguran langsung via telepon atau surat agar segera ditanggulangi.
Posko siaga dan dukungan MPA
Dikatakannya, guna mempercepat respons di lapangan, pihak instansi mendirikan tiga posko utama yang berlokasi di UPT KPHP Barito Hilir sebagai posko induk dan wilayah Kabupaten Barito Timur (Bartim) Desa Ampah, serta Desa Putai.
Sebanyak belasan kelompok MPA, menurutnya, telah dibentuk dan dilatih secara berkala untuk membantu garda terdepan penanganan darurat.
"Kami koordinasi saja ke mereka, saling mendukung karena sama-sama ada di wilayah tugas kehutanan," ujar Zainal Abidin di ruang kerjanya, kantor KPHP Barito Hilir, Jalan Sanggu, Buntok, Kabupaten Barito Selatan.
Ia menilai, dukungan nyata pemerintah provinsi turut dirasakan oleh para sukarelawan melalui bantuan hibah sarana prasarana, perlengkapan personal, hingga kendaraan operasional berupa motor trail.
Pengamanan hutan, penegakan hukum, dan perhutanan sosial
Dalam aspek pengamanan kawasan dan penegakan hukum, ungkap Zainal, KPHP bersinergi dengan Gakkum Seksi Wilayah II Palangkaraya.
Perusahaan pemegang izin (PBPH) maupun PPKH yang terbukti lalai atau melanggar aturan langsung dijatuhi sanksi, serta dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi selaku instansi atasan untuk ditindaklanjuti.
Terkait penataan batas kawasan, Zainal menjelaskan, hal tersebut merupakan wewenang Kementerian Kehutanan melalui BPKH Wilayah XII Palangkaraya.
"Kalau mereka sampai lalai, baru kami laporkan artinya tidak ada upaya dari mereka," tegas Zainal Abidin.
Ia menjelaskan, selain itu, KPHP juga memetakan kewenangan reboisasi dan penghijauan, di mana dalam kawasan hutan menjadi wewenang Kementerian Kehutanan, sementara di luar kawasan merupakan kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi.
Di sisi lain, ungkap dia, program perhutanan sosial yang sempat tertunda akibat darurat asap kini terus didorong.
Melalui skema Multi Usaha Kehutanan (MUK) dan pengarahan hak pengelolaan seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, hingga Hutan Kemitraan, menurut Zainal, program ini bertujuan memastikan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan tetap berjalan selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan.
"Kesimpulannya, penanggulangan karhutla dan pengelolaan kawasan hutan di Barito Hilir memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang kuat antara aparat, pemegang izin konsesi, dan kesadaran aktif masyarakat agar kelestarian ekologis tetap terjaga," tutup Zainal Abidin. (P-Ahmad Arbani)
