PRIORITAS, 2/11/2026 (Nusantara): Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya membutuhkan infrastruktur fisik yang modern, tetapi juga fondasi data yang akurat, terintegrasi, dan tepercaya. Untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, Otorita IKN terus meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan data sebagai bagian dari transformasi menuju pemerintahan digital.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Jumat Belajar bertema Manajemen dan Pemanfaatan Data yang digelar di Kantor Otorita IKN, Jumat (30/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto, untuk memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya pengelolaan data berkualitas dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyampaikan tiga aspek utama yang perlu diperkuat dalam pengelolaan data. Pertama, membangun data berkualitas dan tepercaya dengan melibatkan pembina data sejak tahap awal produksi. Kedua, memperkuat integritas dan interoperabilitas melalui penerapan standar data yang seragam. Ketiga, meningkatkan pemanfaatan data melalui analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.
Agung menegaskan, pengelolaan data harus melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. BPS berperan sebagai pembina data statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data geospasial, sedangkan pengelolaan data keuangan perlu mengacu pada standar dan ketentuan Kementerian Keuangan.
Sementara Direktur Sistem Informasi Statistik BPS, Joko Parmiyanto, menegaskan bahwa data saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana jalan, listrik, dan jaringan internet.
“Data adalah infrastruktur. Kecerdasan buatan pun tidak akan bekerja dengan baik tanpa data yang rapi dan terstandar. Karena itu, kami mengajak Otorita IKN untuk bergotong royong dalam pengelolaan data. Jika satu instansi sudah memiliki data tertentu, instansi lain dapat memanfaatkannya tanpa harus mengumpulkan kembali data yang sama,” jelas Joko.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan data dalam pemanfaatan teknologi AI. Data milik instansi pemerintah perlu dikelola secara hati-hati dan tidak boleh dialirkan secara sembarangan kepada penyedia layanan AI, terutama apabila berkaitan dengan informasi strategis dan sensitif.
Melalui kegiatan Jumat Belajar ini, Otorita IKN berharap penguatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola data dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan Nusantara dapat didukung oleh data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. (P-*/wilson)
