PRIORITAS, 31/10/26 (Jakarta): Pemerintah Indonesia memastikan tetap mematuhi kontrak komersial dengan Singapura setelah mulai memangkas ekspor gas ke negara tetangga tersebut seminggu yang lalu.
Diketahui, Indonesia telah mengurangi volume ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) atau kira-kira 8 persen dari jumlah normal mulai pertengahan Oktober tahun ini.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menjelaskan bagaimana Indonesia tidak melanggar kontrak dengan Singapura terkait kebijakan tersebut.
“Total ekspor kita gas pipa, dari dua tempat, satu adalah dari lautan Natuna, satu adalah dari Sumatera. Itu totalnya sebesar 409,55 BBTUD. Yang kemarin kita potong, itu adalah 31 BBTUD, hanya kurang lebih sekitar 8 persen,” terang Bahlil seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (31/6/26).
Rupanya, jumlah tersebut (31 BBTUD) tidak melanggar kesepakatan karena masih berada di bawah batas toleransi yaitu kisaran 91-92 BBTUD.
"Kita baru sekitar 8 persen, terkecuali kita potong 10 persen, nah itu baru kita melanggar kontrak,” jelas orang nomor satu di Kementerian ESDM ini.
Pemotongan 8 persen atau 31 BBTUD tersebut berasal dari Natuna 15 BBTUD dan Sumatera 16 BBTUD. Stok dari kedua sumber ini yang sebelumnya mengalir ke luar negeri, kini kembali ke Indonesia.
Adapun dua alasan utama sehingga pemerintah mengambil langkah tersebut yakni terkait pemeliharaan sejumlah sumur gas dan pemenuhan kebutuhan energi domestik.
Adanya pemeliharaan, bahkan perbaikan, beberapa sumur gas berakibat penghentian (shutdown) produksi sementara yang mengganggu ketersediaan listrik.
“Karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua di situ. Satu adalah urusan PLN, yang kedua urusan industri,” kata Bahlil Lahadalia.
Langkah pemerintah tersebut selaras dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menegaskan kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas pemanfaatan gas bumi.
Bahlil pun mengingatkan kepada semua pihak, Indonesia cerdas dan tahu bagaimana tetap mematuhi perjanjian dengan Singapura sambil menjaga agar kebutuhan dalam negeri selalu tercukupi.
“Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajarin Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak,” pungkas Bahlil. (P-Galileo)
