PRIORITAS, 10/9/26 (Jakarta): Inisiatif Panja RUU Reforma Agraria berfokus penuh pada perlindungan kesejahteraan petani gurem di seluruh wilayah Indonesia. Lewat rancangan aturan ini, DPR RI ingin menuntaskan berbagai konflik pertanahan struktural yang merugikan masyarakat kecil.
"RUU Reforma Agraria akan menjawab persoalan petani gurem secara lebih mendasar karena legalisasi atas lahan yang terlalu sempit tidak otomatis mengeluarkan petani dari kemiskinan," ungkap Khozin melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/26).
Langkah hukum ini sekaligus membendung upaya penguasaan tanah secara sepihak oleh para spekulan maupun kelompok bermodal besar. Sistem perlindungan baru akan memastikan setiap bidang tanah redistribusi jatuh ke tangan warga yang menggarap lahan secara langsung.
"Tanah reforma agraria harus diberikan kepada rakyat yang hidup dan bekerja dari tanah, bukan menjadi objek baru bagi perburuan aset. Setiap bidang yang didistribusikan harus memperkuat penghidupan penerimanya," tegas Politisi PKB tersebut.
Guna menjaga efektivitasnya, pemerintah bakal mengawasi pemecahan badan usaha serta skema penguasaan tanah tidak langsung di lapangan. Mekanisme pencegahan ini memprioritaskan alokasi tanah bagi buruh tani, masyarakat adat, hingga nelayan yang membutuhkan ruang hidup.
"Petani gurem pun harus memperoleh skala usaha yang lebih layak, pendapatannya meningkat, konflik berakhir, dan tanah tetap berada dalam kendali masyarakat setelah didistribusikan," terangnya.
Terbitnya regulasi baru diharapkan sanggup menciptakan tiga perubahan nyata dalam pengelolaan aset tanah nasional secara berkelanjutan. Pencapaian target tersebut bakal menurunkan angka ketimpangan sekaligus menaikkan taraf hidup para petani di pedesaan.
"Bahwa ketimpangan tanah menurun, konflik agraria struktural diselesaikan, dan petani gurem naik menjadi petani yang memiliki aset serta penghidupan layak," tutup Khozin mengakhiri penjelasannya. (P-*/Khalied M)
