Lompat ke konten
Breaking
DAERAH

Papua Pegunungan: DTI 2026 Naik Jadi Rp470,70 miliar

Herling Tumbel2 menit baca
Bagikan
Papua Pegunungan: DTI 2026 Naik Jadi  Rp470,70 miliar
Kepala BPPKAD Papua Pegunungan, Noak Tabo. (Courtesy: Antara)

PRIORITAS, 8/11/2026 (Wamena, Papua Pegunungan): Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) 2026 Provinsi Papua Pegunungan mengalami lonjakan signifikan. Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp135,79 miliar kini bertambah menjadi kurang lebih Rp470,70 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Papua Pegunungan, Noak Tabo, di Wamena, Minggu (8/11/26).

Pemprov memastikan pengelolaan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran 2026 difokuskan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Ketiga instansi tersebut meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik).

“Kami ingin menyampaikan bahwa tahun ini DTI yang memperolehnya hanya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan dan Diskominfosantik untuk membantu penguatan kapasitas infrastruktur di Papua Pegunungan,” tegas Noak. 

Fokus Buka Keterisolasian dan Perkuat Konektivitas

Noak merinci bahwa penggunaan anggaran jumbo tersebut dibagi secara spesifik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas.

Dikatakan, Dinas PUPR bertugas membangun konektivitas darat seperti jalan dan jembatan, Dinas Perhubungan fokus memperkuat akses transportasi udara, sementara Diskominfosantik menggenjot perluasan jaringan telekomunikasi.

Menurut Noak, langkah ini diambil guna menjawab tantangan geografis wilayah pegunungan yang selama ini menjadi kendala utama distribusi logistik dan mobilitas warga.

“Sudah jelas, bantuan DTI ini untuk membantu membuka keterisolasian daerah sesuai tugas dan fungsi ketiga OPD tersebut sehingga mempercepat pembangunan di daerah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Lebih lanjut, Noak menjelaskan bahwa kucuran dana dari pemerintah pusat ini merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Tanah Papua.

“DTI diberikan pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan wilayah di seluruh wilayah Papua, termasuk Papua Pegunungan,” ujarnya. (P-*/ht)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami