PRIORITAS, 4/11/26 (Jakarta): Pemerintah Indonesia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur penyadapan di berbagai institusi negara. Langkah tegas ini diambil menyusul terbongkarnya skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Prabowo Subianto, menteri, hingga tokoh politik yang melibatkan oknum perwira tinggi Polri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pembenahan regulasi dan pengawasan internal mutlak dilakukan guna mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang ini di masa mendatang.
“Sudah barang tentu kita akan melakukan suatu evaluasi,” tegas Yusril Ihza Mahendra saat memberikan keterangan kepada pers di Jakarta, Selasa (3/11/26) malam, dilansir dari Antara.
Yusril menjelaskan, proses evaluasi ini akan berjalan secara lintas sektoral dengan melibatkan koordinasi erat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selaku otoritas keamanan siber tertinggi.
Penyadapan harus sesuai prosedur
Lebih lanjut, Yusril tidak menampik bahwa sejumlah institusi penegak hukum memang diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menggunakan perangkat sadap demi kepentingan negara.
Institusi tersebut di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Namun, ia menggarisbawahi bahwa operasi tersebut wajib menaati koridor hukum resmi. Di lingkungan Korps Bhayangkara sendiri, mekanisme ini sudah diatur ketat melalui Peraturan Kapolri (Perkap).
Disebutkan, jika penyadapan dilakukan secara ugal-ugalan di luar tugas kedinasan, tindakan tersebut adalah kriminal murni. Pelaku dapat dijerat pasal berlapis yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Modus tersangka: Sadap Presiden tanpa izin, hapus jejak log
Skandal ini sebelumnya dibongkar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang secara resmi telah menetapkan tiga personel polisi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, membeberkan bahwa para tersangka diduga kuat melakukan aksi spionase domestik ini dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.
Sasaran mereka tidak main-main, mulai dari Presiden RI, menteri, pejabat negara, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
"Modus operandinya, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan itu dilakukan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum," ungkap Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa.
Untuk mengelabui pemeriksaan, ketiga oknum tersebut sempat melakukan penghapusan jejak digital (log data) pada Oktober 2026 demi melenyapkan riwayat aktivitas ilegal mereka.
Kini, LSP, ASN, dan EH telah dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri. Mereka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa intensif sebagai saksi. (P-*/ht)
