Prioritas, 4/11/26 (Jakarta): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempercepat penyusunan skema baru Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan.
Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Ia lalu menegaskan bahwa pembahasan mengenai pembagian klaster penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.
“Untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan PBI-JK yang dengan adanya perubahan desil, sekarang ini sedang dilakukan finalisasi,” ujar Pramono dalam jumpa pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/26).
Pramono menambahkan, setelah proses perumusan regulasi ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan legislatif dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebelum diumumkan secara luas.
“Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Sehingga setelah final nanti akan kami sampaikan kepada publik,” ujarnya.
Simulasi Pembagian Beban Anggaran PBI-JK
Diketahui, kebijakan lokal ini sejalan dengan langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang sedang menggodok skema pembiayaan baru secara nasional.
Dalam rancangan terbaru tersebut, masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 8 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditargetkan mendapat perlindungan kesehatan penuh.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf merinci simulasi pembagian tanggung jawab anggaran yang akan melibatkan lintas sektor pemerintahan.
Pemerintah Pusat menanggung penuh iuran masyarakat yang berada di Desil 1 hingga 4.
Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas iuran masyarakat di kelompok Desil 5 dan 6.
Pemerintah Provinsi menanggung pembiayaan iuran masyarakat di kelompok Desil 7 dan 8.
Meski demikian, Saifullah menekankan bahwa formula pembagian persentase ini masih terus dimatangkan melalui rangkaian simulasi teknis bersama Kementerian Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan.
Target Akurasi Data Perlindungan Sosial
Evaluasi terhadap skema bantuan iuran JKN existing (saat ini) menunjukkan bahwa program tersebut telah menjangkau sekitar 156,8 juta jiwa atau setara dengan 55 persen populasi penduduk Indonesia.
Cakupan tersebut meliputi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, serta PBPU Mandiri kelas 3.
Melalui pembaruan sistem ini, pemerintah berkomitmen mempertajam akurasi basis data perlindungan sosial agar intervensi jaminan kesehatan tepat sasaran.
“Presiden mengarahkan agar kita, dengan data yang akurat itu kemudian menjangkau semua yang paling membutuhkan. Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden itu, kita melakukan simulasi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan,” ucap Saifullah. (P-*/hdt)
