PRIORITAS, 26/10/26 (Jakarta): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan dana kompensasi sekitar Rp362 miliar untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi selama lima tahun ke depan dalam kerja sama pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Dana tersebut akan menopang pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, perbaikan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi warga yang terdampak aktivitas pengolahan sampah.
Ia menjelaskan, kedua pemerintah daerah akan mengarahkan dana kompensasi untuk sejumlah kebutuhan masyarakat di sekitar Bantargebang.
"Disepakati bahwa lima tahun ke depan, kurang lebih sekitar Rp362 miliar, yang kemudian dikontribusikan Pemerintah DKI kepada Pemerintah Bekasi," kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Menurut Tri, alokasi tersebut tidak hanya menyasar pembangunan fisik. Pemkot Bekasi juga akan menyalurkan bantuan sosial dan mendukung program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat sekitar ikut merasakan manfaat dari kerja sama kedua daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat infrastruktur kesehatan dan memperbaiki kualitas lingkungan.
Langkah ini bertujuan menekan dampak aktivitas pengelolaan sampah terhadap kehidupan warga di sekitar TPST Bantargebang.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap perpanjangan kerja sama tersebut memperkuat koordinasi Jakarta dan Bekasi dalam menangani persoalan sampah.
Ia menilai kedua pemerintah daerah perlu terus mencari solusi bersama, seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah di ibu kota. Pramono juga menjelaskan perubahan pola penanganan sampah di Jakarta.
Jika sebelumnya petugas mengangkut sampah langsung ke Bantargebang, kini mereka memilah sampah terlebih dahulu sebelum mengirimkannya untuk proses pengolahan atau pembuangan.
Melalui pemilahan tersebut, Pemprov DKI berupaya mengurangi volume sampah yang masuk ke Bantargebang.
Upaya ini menjadi bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah agar Jakarta tidak terus bergantung pada satu lokasi pembuangan.
Tak berhenti pada pemilahan, Pemprov DKI juga merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Bantargebang.
Pemerintah turut menyiapkan fasilitas serupa di sejumlah lokasi lain untuk mengolah sampah dari berbagai wilayah Jakarta.
Pramono berharap pengembangan fasilitas pengolahan itu dapat menekan ketergantungan Jakarta terhadap Bantargebang.
Dengan begitu, kerja sama kompensasi bersama Bekasi berjalan beriringan dengan upaya pemerintah membenahi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. (P-*/Khalied M)
