PRIORITAS, 3/11/26 (Jakarta): Ribuan mahasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) masih menunggu pencairan bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta maaf atas keterlambatan tersebut dan menargetkan seluruh proses pencairan rampung paling lambat 6 November 2026.
Pramono mengatakan telah meminta jajarannya menyelesaikan pencairan bagi penerima yang memperpanjang bantuan pada Selasa (3/11/26). Sementara itu, kelompok penerima lainnya mendapat tenggat hingga Jumat (6/11/26).
“Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini, tetapi saya sudah memerintahkan untuk yang perpanjangan, hari ini harus selesai. Untuk yang lainnya, maksimum tanggal 6 harus selesai, karena kasihan bagi penerima KJMU yang memang membutuhkan,” ungkap Pramono di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (3/11/26).
Ia menjelaskan, keterlambatan pencairan muncul akibat sejumlah persoalan administrasi dan ketidaksesuaian data penerima.
Pemerintah daerah perlu memeriksa persoalan tersebut agar penyaluran bantuan tidak menimbulkan masalah baru.
Salah satu kendala berkaitan dengan nomor rekening penerima. Pramono menyebut terdapat sekitar 1.100 rekening yang masih memakai format 10 digit, sedangkan format rekening yang berlaku saat ini terdiri atas 11 digit.
Menurut dia, Pemprov DKI tidak bisa langsung mengirimkan bantuan ke rekening dengan data yang belum sesuai karena berisiko menimbulkan persoalan dalam proses transfer.
“Yang pertama, karena adanya data dengan digit 10 yang jumlahnya cukup besar untuk rekeningnya, padahal digit sekarang kan sudah 11, jumlahnya kurang lebih 1.100 rekening. Kalau kemudian kita transfer, pasti akan menimbulkan persoalan di lapangan,” jelas Pramono.
Kendala berikutnya muncul pada data kartu tanda penduduk (KTP) penerima. Pemerintah menemukan sejumlah informasi yang tidak sinkron, mulai dari jenis kelamin, usia, hingga tanggal lahir.
Pramono juga menyebut pembaruan desil turut memengaruhi proses penghitungan data penerima.
Selain itu, petugas menemukan ketidaksesuaian informasi wilayah administrasi, termasuk nama RT, RW, kelurahan, dan kecamatan.
“Dan angkanya juga cukup besar, termasuk kemudian kita temukan adanya RT, RW, Kelurahan, Kecamatan yang tidak sesuai,” papar Pramono.
Di luar persoalan data penerima lama, Pemprov DKI juga menghadapi pekerjaan administrasi untuk penerima baru.
Pramono mengungkapkan sebanyak 14.554 penerima baru Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan 6.587 penerima baru KJMU belum memiliki rekening.
Pemerintah juga mencatat 2.155 penerima baru dengan nomor induk kependudukan (NIK) di luar Jakarta.
Data tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu pemerintah periksa sebelum menuntaskan penyaluran bantuan.
Dengan sejumlah kendala itu, Pemprov DKI kini mengejar tenggat pencairan yang Pramono tetapkan.
Ia meminta jajarannya mempercepat penyelesaian administrasi agar mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan segera menerima hak mereka. (P-*/Khalied M)
