PRIORITAS, 1/9/26 (Palu): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong langkah konstitusional berupa uji materiil atau judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyampaikan dorongan tersebut di Palu, Selasa (1/9/2026). Hafid mengemukakannya untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat mengenai penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam mineral dan batubara.
Menurut Anwar, kelompok masyarakat dapat menempuh judicial review sebagai salah satu jalur konstitusional. Itu demi memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya mineral.
“Langkah konstitusional adalah judicial review (JR) yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat,” kata Anwar.
Persoalan dana bagi hasil menjadi sorotan
Anwar menyampaikan pandangan tersebut berkaitan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah sumber daya alam mineral dan batubara untuk tahun 2026.
Gubernur menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan hak daerah atas dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Karena itu, menurut dia, upaya judicial review perlu pembahasan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak.
Anwar menyebut gagasan tersebut telah mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk masyarakat sipil dan unsur internal pemerintahan yang berpandangan bahwa DBH merupakan hak daerah.
“Saya menawarkan JR, internal pemerintah banyak juga yang merasa bahwa DBH (dana bagi hasil) menjadi haknya daerah,” ujar Anwar.
Pemprov Sulteng siap libatkan pakar hukum
Untuk mematangkan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan siap memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah pakar hukum.
Gubernur berharap, pertemuan tersebut dapat menjadi ruang untuk mengkaji aspek hukum dan konstitusional dari kebijakan terkait UU Minerba serta dampaknya terhadap daerah penghasil.
Anwar juga meyakini pemerintah pusat, termasuk Presiden, akan mempertimbangkan aspirasi daerah apabila terdapat keluhan masyarakat mengenai kebijakan yang menurut masyarata belum memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil.
“Ini untuk kemakmuran daerah penghasil,” katanya.
Selain uji materiil, dorong RDPU di DPR RI
Selain melalui judicial review, Anwar menawarkan jalur politik dan kelembagaan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama komisi terkait di DPR RI.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyampaikan surat resmi kepada komisi di DPR RI yang membidangi sektor pertambangan maupun keuangan untuk membahas persoalan tersebut.
“Saya pernah lima tahun di DPR. Kita bisa mengajukan surat secara resmi untuk diterima di komisi bidang pertambangan atau di bidang keuangan,” ujar Anwar.
Langkah tersebut menurutnya dapat menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah penghasil melalui mekanisme kelembagaan, selain menempuh jalur hukum.
Morowali dan Morowali Utara ikut disorot
Sebelumnya, Koalisi Konsolidasi Rakyat Sulawesi Tengah (KRST) juga menyuarakan keberatan terhadap Kepmen ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026.
KRST menuntut pemerintah melakukan revisi terhadap keputusan tersebut. Salah satu tuntutannya adalah agar Kementerian ESDM mencabut dan/atau merevisi Kepmen ESDM Nomor 157/2026.
Koalisi tersebut juga meminta agar Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, serta Kota Palu dimasukkan sebagai daerah pengolah resmi dalam kebijakan tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral yang berkembang pesat. Karena itu, pemerintah daerah berharap kebijakan mengenai daerah penghasil, daerah pengolah, serta pembagian hasil sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah. (P-*Ant/sm)
