PRIORITAS, 28/10/2026 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) segera melakukan rolling 66 kepala sekolah sejumlah SMA, SMK, dan SLB yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt).
Asisten I Pemprov Sulut, Denny Mangala, mengatakan proses pergantian kepala sekolah kini memasuki tahap finalisasi. Tim yang bertugas juga telah menyiapkan daftar nama calon pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut.
“Dalam waktu dekat akan segera dilakukan rolling. Saat ini masih dalam proses finalisasi. Jadi wartawan tunggu saja,” kata Denny kepada wartawan, Senin (26/10/2026), di Manado.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri kegiatan terkait rilis Token TKA di SMA Negeri 7 Manado. Menurutnya, pemerintah daerah ingin segera menuntaskan proses pergantian tersebut.
Puluhan Kepala Sekolah Masih Berstatus Plt
Data pemerintah daerah menunjukkan sekitar 66 kepala SMA, SMK, dan SLB masih berstatus Plt. Sebagian di antaranya bahkan telah menjalankan tugas tersebut selama lebih dari dua tahun.
Kondisi ini mendorong Pemprov Sulut mempercepat penataan jabatan kepala sekolah. Pemerintah daerah telah membentuk tim untuk memproses pergantian, termasuk menilai pejabat yang akan mengisi posisi tersebut.
Tim tersebut melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Koordinator Staf Khusus Gubernur, Staf Khusus Bidang Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, serta Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Jahja Rondonuwu, juga menyampaikan bahwa tim telah bekerja untuk memproses penataan kepala sekolah, terutama mereka yang masih berstatus Plt.
LSM Dorong Penilaian Objektif
Ketua LSM Pilar Bangsa, Robby Wangko, mendukung rencana pergantian tersebut. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi kepala sekolah berdasarkan kinerja dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Robby, penilaian objektif harus menjadi dasar untuk menentukan pejabat yang tetap bertugas maupun yang perlu dipindahkan.
Ia juga menyoroti adanya kepala sekolah yang disebut telah memasuki masa pensiun, tetapi masih menjalankan tugas sebagai Plt. Selain itu, status sementara tersebut dinilai membatasi kewenangan kepala sekolah, terutama dalam urusan administrasi.
Robby berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan proses tersebut agar pengelolaan sekolah berjalan lebih optimal.
Kepala Sekolah Tunggu Keputusan Pemerintah
Sementara itu, sejumlah kepala sekolah berstatus Plt yang dikonfirmasi secara terpisah menyatakan tetap menjalankan tugas dengan baik. Mereka menyerahkan keputusan pergantian jabatan kepada pimpinan daerah.
“Kita meski hanya Plt Kepsek tetap bekerja dengan baik,” ujar sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK yang tidak ingin disebutkan namanya.
Hingga berita ini disusun, Pemprov Sulut belum mengumumkan secara resmi nama-nama kepala sekolah yang akan mengalami pergantian maupun jadwal pelaksanaannya.
Karena itu, pelaksanaan rolling masih menunggu penyelesaian tahap finalisasi dan keputusan resmi pemerintah daerah. (P-*/sm)
