PRIORITAS, 2/9/26 (Melonguane, Talaud): Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bersama DPRD mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diawali dengan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Rabu (2/9/2026), di Ruang Sidang DPRD Talaud.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Drs. Engelbertus Tatibi, M.E., memimpin rapat dimaksud. Turut hadir Bupati Welly Titah, Wakil Bupati, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta anggota DPRD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Welly Titah menyampaikan pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026. Bupati juga menjelaskan alasan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Bukan sekadar mengubah angka
Menurut Welly, perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan maupun belanja daerah. Perubahan anggaran, menurutnya, merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk merespons perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan APBD pada semester pertama 2026 menjadi salah satu dasar melakukan penyesuaian. Perkembangan kondisi ekonomi daerah juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyelaraskan kembali struktur pendapatan dan belanja.
Welly menegaskan pemerintah daerah harus memiliki ruang fiskal yang cukup fleksibel. Hal itu untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi yang berkembang.
“Perubahan APBD ini adalah wujud dari pemerintahan yang responsif. Kami memastikan setiap alokasi dana dapat bergerak dinamis untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi rakyat,” kata Welly.
Infrastruktur, kesehatan, dan ekonomi jadi perhatian
Bupati mengatakan arah penyesuaian anggaran adalah mengoptimalkan penyerapan. Juga untuk memastikan program prioritas pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur dasar. Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.
Menurut dia, optimalisasi anggaran harus tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap program yang mendapatkan pembiayaan melalui APBD kranya memberikan manfaat nyata dan dapat mempertanggungjawabkannya.
Welly juga mengajak DPRD dan jajaran pemerintah daerah membangun komunikasi yang konstruktif selama proses pembahasan ranperda berlangsung.
Welly ajak kedepankan “Sansiote Sang Pate-Pate”
Memasuki pembahasan tingkat pertama, Bupati mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Terutama dengan memegang semangat filosofi Sansiote sang pate-ate.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, objektif dan transparan. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan kiranya tidak menggeser tujuan utama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Talaud.
“Melalui dialog yang konstruktif antara Eksekutif dan Legislatif, kita pastikan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat dipertanggungjawabkan dengan integritas tinggi demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang bermartabat, religius, maju, dan sejahtera,” ujar Welly.
Rapat paripurna tersebut menjadi awal dari rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Selanjutnya, akan berlanjut pembahasan yang lebih mendalam melalui alat kelengkapan DPRD bersama perangkat daerah terkait.
Setelah seluruh tahapan pembahasan dan persetujuan selesai, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian APBD sendiri dapat dilakukan ketika terdapat perubahan kondisi yang memengaruhi pelaksanaan anggaran. Antara lain perubahan asumsi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan mendesak, bencana, maupun kondisi khusus lainnya.
Bagi Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah perbatasan, fleksibilitas anggaran merupakan hal penting. Hal itu bertujuan agar pemerintah daerah tetap mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. (P-Nelson Sangadi)
