PRIORITAS, 05/11/2026 (Palu): Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah memperluas jangkauan layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga pelosok desa.
Melalui program SIM Komunitas dan Masyarakat, kepolisian berupaya mendekatkan pelayanan kepada warga. Program ini berlangsung dalam rangka Operasi Patuh 2026.
Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Agung Tri Widiantoro, menegaskan pentingnya pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat.
“Pelaksanaan program ini harus benar-benar berorientasi pada kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal,” kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulteng Kombes Pol Agung Tri Widiantoro di Palu, Kamis (5/11/2026), melansir Antara.
Ia meminta seluruh jajaran memastikan masyarakat memperoleh pelayanan maksimal. Selain itu, petugas harus mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kualitas pelayanan.
Menurut Agung, Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas.
Dari Kampus, Sekolah hingga Kawasan Industri
Agung menginstruksikan jajarannya menghadirkan layanan SIM Komunitas di lokasi yang membutuhkan akses pelayanan lebih dekat.
Sasaran pelayanan meliputi kampus, sekolah, perkantoran, kawasan industri, pabrik, hingga pelosok desa.
Petugas akan menyesuaikan pelaksanaan program dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kepolisian diharapkan lebih mudah mengakses layanan penerbitan SIM.
Program ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki SIM sesuai ketentuan.
Polda Tegaskan tidak Boleh Ada Pungli
Selain memperluas jangkauan pelayanan, Agung mengingatkan seluruh personel agar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan tambahan di luar tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM.
Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Masyarakat juga perlu mengetahui biaya resmi agar terhindar dari praktik percaloan.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulteng, Kombes Pol Achmad Muhaimin, mengatakan program tersebut mencerminkan komitmen Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan SIM Komunitas. Warga juga diminta mengikuti seluruh prosedur penerbitan SIM sesuai ketentuan.
Achmad mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan perantara. Ia juga meminta warga tidak memberikan uang di luar tarif resmi.
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Polda Sulteng berharap perluasan layanan SIM dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain memperluas akses pelayanan, program tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.
Kepolisian juga ingin memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan humanis.
Dengan demikian, Operasi Patuh 2026 tidak hanya menghadirkan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Program ini juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepolisian hingga wilayah terpencil. (P-*/Ant/sm)
