PRIORITAS, 4/11/26 (Jakarta):Ā Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Keputusan tegas ini diambil langsung oleh Kepala Negara setelah Listyo Sigit resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Informasi pembongkaran struktur KSP tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers darurat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu pagi (04/11/26).
"Pagi hari tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitasnya beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo Hadi di hadapan media.
Letjen Aryo Windutomo Plt KSP
Guna memastikan roda pemerintahan dan fungsi strategis lembaga tidak terganggu, Presiden Prabowo bergerak cepat menunjuk sosok pengganti sementara untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan KSP.
"Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP," ungkap Mensesneg, seperti dikutip dari berbagai sumber, termasuk Kompas.com.
Duduk perkara kasus penyadapan ilegal 2025ā2026
Langkah pemecatan ini merupakan buntut dari pengumuman besar yang dirilis oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa (03/11/26).
Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam skandal dugaan illegal tapping (penyadapan tanpa prosedural).
Ketiga nama perwira tinggi yang resmi menyandang status tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (mantan Kapolri), Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution (Kadivkum Polri), dan Eko Hadi Santoso (Perwira Tinggi Polri).
"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," kata Komjen Pol. Asep Safrudin di Mabes Polri.
Berdasarkan hasil penyidikan, aksi penyadapan ilegal ini diduga telah berlangsung cukup lama, yakni sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
Para tersangka diduga kuat memerintahkan penyadapan dengan menabrak aturan resmi yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Tak hanya itu, mereka juga diduga berupaya menghapus jejak digital penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Penyitaan barang bukti dan ancaman hukuman berat
Dalam operasi penegakan hukum ini, pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan sejumlah barang bukti krusial di antaranya 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive.
Akibat perbuatan ilegal yang dinilai mengancam keamanan informasi sensitif negara, ketiga tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis yang membawa ancaman hukuman penjara yang sangat berat.
Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Terkait penyadapan ilegal dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.
Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.
Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengenai akses ilegal dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun. (P-*/ht)
Ā
