PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Mabes Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari total 104 laporan polisi penanganan kasus bencana pembakaran lahan yang memicu sorotan tajam DPR terkait penegakan hukum karhutla.
Menanggapi penetapan empat investor asing, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak kepolisian menjalankan proses penyidikan secara transparan dan berkeadilan.
“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata mantan Menko PMK tersebut.
Puan menyoroti dampak luas bencana asap terhadap sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat.
Menegaskan fungsi pengawasan parlemen, perempuan pertama penentu arah kebijakan DPR RI tersebut meminta pemerintah mengawal penindakan hukum secara konsisten.
“Maka proses penanganan Karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan Negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana Karhutla,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Puan mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk terus menyalurkan bantuan medis serta fasilitas belajar bagi keluarga terdampak.
Menghadapi efek penutupan perusahaan, Ketua DPR RI mendesak mitigasi dampak ekonomi bagi para pekerja lokal serta pelaku usaha kecil di sekitar area perkebunan.
"Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkap Puan.
Puan memastikan komisi-komisi terkait di DPR RI mengawal penanganan perkara hingga memberikan kepastian hukum serta pemulihan lingkungan secara utuh.
Menjaga kepercayaan publik, parlemen mendorong transparansi informasi seluruh tahapan penyidikan perkara di tingkat kepolisian. (P-*/Khalied M)
