PRIORITAS, 2/11/26 (Jakarta): Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti seluruh keputusan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan konser penyanyi legendaris Andrea Bocelli di Jakarta.
Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 3 November 2026 besok di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pernyataan Pramono tersebut menanggapi polemik yang mulai muncul di ruang publik terkait rekam jejak sang musisi.
“Saya sendiri, terus terang, hampir enggak pernah memberikan statement tentang konser ini, sama sekali enggak pernah. Dan ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ujar Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11/2026).
Promotor Kantongi Izin Resmi Lengkap
Pramono Anung menjelaskan bahwa pihak promotor yang mendatangkan musisi asal Italia tersebut telah mengurus seluruh dokumen legalitas.
Diungkapkan, konser ini telah mengantongi izin resmi dari berbagai instansi vertikal di bawah pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Pariwisata, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Pengelola Venue (JIExpo Kemayoran).
DPRD DKI Jakarta Layangkan Keberatan
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ), meminta Gubernur Pramono Anung untuk mempertimbangkan kembali izin pelaksanaan konser tersebut.
Tuntutan tersebut didasari oleh informasi mengenai rekam jejak Andrea Bocelli yang sempat dipersoalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bocelli diduga pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana yang memberikan dukungan kepada militer Israel.
Menurut Taufik, informasi sensitif ini harus ditelaah secara cermat dan mendalam. Pihak-pihak terkait juga perlu diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi secara terbuka.
Mengingat pelaksanaan konser yang tinggal menghitung hari, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta melayangkan desakan resmi kepada jajaran eksekutif. Mereka meminta jawaban tertulis dari Pemprov DKI Jakarta paling lambat pada 2 November 2026.
Penjelasan tertulis dari gubernur dan jajarannya tersebut dinilai krusial sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pengawasan kedewanan melalui mekanisme resmi di DPRD DKI Jakarta. (P-*/hdt)
